Perpustakaan Digital ITB

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) merupakan langkah strategis dalam mendukung distribusi pembangunan nasional agar lebih merata. Namun, area pengembangan IKN terletak di wilayah pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka laut, badai, banjir, dan lainnya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi spasial bahaya banjir, tingkat kerentanan, dan risiko bahaya melalui pendekatan Multi-Criteria Decision Making (MCDM) dengan basis bobot entropi dan Probabilistic Principal Component Analysis (PPCA). Proyeksi risiko banjir pada skenario maksimum menunjukkan bahwa Kecamatan Anggana memiliki area terendam terbesar sebesar 51.312,38 ha, diikuti oleh Kecamatan Muara Jawa (20.599,35 ha), Kecamatan Penajam (12.891,08 ha), dan Kecamatan Samboja (4.527,55 ha). Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah yang memiliki dampak rendaman terbesar dengan 72,2% dari total luas rendaman. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan MCDM kerentanan pesisir di wilayah pengembangan IKN memiliki nilai kerentanan dengan kategori sangat rendah di pesisir Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku. Sedangkan pengolahan kerentanan pesisir menggunakan metode PPCA didapatkan nilai kerentanan yang didominasi tingkat rendah hingga tinggi di Kecamatan Samboja dan tingkat sedang hingga tinggi di Kecamatan Sepaku. Hasil tersebut didapatkan dengan bobot tertinggi dimiliki oleh parameter gelombang maksimum dan gelombang signifikan pada kedua metode. Kota Balikpapan dengan tingkat kerentanan tinggi berdasarkan CVI-90 memiliki area luas rendaman pada skenario 4 sebesar 4.114,02 ha atau 3,67% dari total luas rendaman. Pada skenario yang sama, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tingkat kerentanan rendah, memiliki luas rendaman sebesar 22.545,25 ha atau 20,1% dari total luas rendaman.