Perpustakaan Digital ITB

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang secara ideal mendasari praktik pembangunan perkotaan. Permukiman kumuh dengan karakteristik yang heterogen menjadi salah satu komponen kota yang relatif menerima ketidakadilan spasial secara masif, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap hunian layak, fasilitas dasar, hingga sumber daya perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan spasial permukiman kumuh di Kota Bandung melalui Indeks Aksesibilitas Kumuh (IAK) dan deteksi citra satelit. Penelitian yang menggunakan pendekatan spasial-kuantitatif ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu identifikasi karakteristik permukiman kumuh, deteksi sebaran dan dinamika permukiman kumuh menggunakan object-based image analysis (OBIA), pengukuran tingkat keadilan spasial melalui Indeks Aksesibilitas Kumuh (IAK), dan penentuan prioritas penanganan melalui eksplorasi kawasan. Hasil komparasi citra Landsat 9, Sentinel-2A, dan Airbus Image menunjukan bahwa Sentinel-2A menjadi citra dengan performa terbaik, yaitu overall accuracy sebesar 81%, producer’s accuracy sebesar 73%, dan user’s accuracy sebesar 86,9%. Berdasarkan hasil deteksi, luas permukiman kumuh Kota Bandung menurun dari 516,91 hektare di 2017 menjadi 381,63 hektare pada 2023, dan diproyeksikan menjadi 110,63 hektare di 2042. Namun, penurunan ini tidak serta merta menunjukan bahwa masyarakat permukiman kumuh memiliki hidup yang lebih adil dan sejahtera. Nilai IAK permukiman kumuh Kota Bandung sebagai representasi tingkat keadilan spasial berada pada rentang 0,009 hingga 0,371 dengan rata-rata 0,198. Dibandingkan dengan permukiman formal, hanya 12 dari 140 permukiman kumuh yang memiliki nilai aksesibilitas lebih tinggi dibandingkan rata-rata sampel permukiman formal. Secara sebaran spasial, permukiman kumuh di bagian tengah kota cenderung memiliki nilai aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan permukiman kumuh di pinggiran kota yang tidak hanya lebih rendah tetapi juga lebih resisten dalam hasil proyeksi. Pemahaman atas temuan kondisi keadilan spasial tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan penanganan permukiman kumuh yang berorientasi pada keadilan.