Perpustakaan Digital ITB

Pemekaran daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, pembentukan daerah otonom baru berpotensi menimbulkan konsekuensi fiskal berupa kenaikan biaya penyediaan layanan publik akibat hilangnya skala ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap biaya penyediaan layanan publik pada kabupaten/kota di Indonesia dengan membedakan daerah induk dan daerah otonom baru sebagai dua unit analisis yang menghadapi mekanisme fiskal berbeda, serta membagi biaya penyediaan layanan publik ini kedalam tiga klasifikasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Penelitian menggunakan data panel seluruh kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2003 hingga 2019. Estimasi dampak dilakukan dengan metode Callaway and Sant’Anna Difference-in-Differences (CS-DiD) yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan waktu pemekaran antardaerah, dengan estimator yang digunakan adalah estimator doubly robust dan kelompok pembanding not-yet-treated. Keandalan hasil diuji melalui analisis sensitivitas HonestDiD, uji robustness terhadap komposisi kohort dan jendela peristiwa serta analisis heterogenitas menurut kawasan pembangunan dan intensitas pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola dampak antar jenis belanja. Dampak terbesar terjadi pada belanja modal, diikuti belanja barang dan jasa, sedangkan belanja pegawai tidak menunjukkan perubahan yang signifikan secara statistik. Pola ini konsisten pada daerah induk maupun daerah otonom baru, dengan dampak pada daerah otonom baru berkisar tiga hingga empat kali lipat lebih besar dibandingkan daerah induk karena daerah otonom baru membangun struktur pemerintahan dari titik awal sedangkan daerah induk hanya menyesuaikan sebagian struktur yang telah ada.