Perpustakaan Digital ITB

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan air sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Keputusan pemerintah sangat menentukan sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap air untuk kebutuhan dasarnya. Pembangunan infrastruktur berskala besar memberikan dampak signifikan, namun pendekatan kebijakan baik yang bersifat sentralistik maupun desentralistik, masih belum sepenuhnya mampu mewujudkan distribusi pembangunan yang adil. Fokus kebijakan cenderung pada efisiensi fiskal dan nilai ekonomi, sementara faktor sosial, lingkungan, dan teknis belum mendapat perhatian yang seimbang, sehingga sering kali menghasilkan konsentrasi manfaat di wilayah dominan dan belum menjangkau wilayah dengan kebutuhan layanan yang tinggi. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang dipertimbangkan pemerintah dalam menentukan lokasi prioritas pelayanan air bersih di Kota Cirebon, dalam konteks pelayanan SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede). Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan melibatkan responden pakar dari instansi pemerintah dan perumda air minum. Lima faktor dianalisis, yaitu politik, ekonomi-finansial, teknis, fisiklingkungan, dan sosial. Temuan ini sedikit berbeda dari pernyataan sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor teknis dan lingkungan menjadi prioritas pertimbangan lokasi pelayanan infrastruktur air bersih di Kota Cirebon. Namun demikian, aspek politik, ekonomi-finansial, dan sosial tetap diperhitungkan. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih proporsional dan sejalan dengan teori ekonomi politik yang menekankan bahwa interaksi antara kepentingan ekonomi dan politik memengaruhi arah distribusi sumber daya. Dalam penentuan lokasi, Kecamatan Harjamukti menjadi prioritas utama karena memerlukan peningkatan pelayanan dan sesuai dengan prioritas dalam dokumen perencanaan. Kecamatan Lemah Wungkuk menempati prioritas kedua karena merupakan wilayah pesisir dengan cakupan pelayanan rendah dan urgensi kebutuhan jaringan perpipaan tinggi meskipun tidak menjadi fokus dalam dokumen perencanaan.