digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Penyediaan transportasi umum dapat menjadi solusi atas permasalahan kemacetan yang terjadi di Kawasan Cekungan Bandung, hal tersebut telah dilakukan dengan penyediaan Bus Rapid Transit (BRT) yang melayani Kawasan Cekungan Bandung. Perencanaan operasional Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung telah dilakukan sejak tahun 2020 namun hingga saat ini terdapat beberapa fasilitas pendukung yang masih belum terpenuhi salah satunya adalah halte. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat kolaborasi dalam jalannya koordinasi dan tidak terciptanya pembiayaan inovatif dalam penyediaan halte Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung dengan mempertimbangkan persepsi pemangku kepentingan dan ahli. Metode Q digunakan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menghambat kolaborasi dalam jalannya koordinasi dan tidak terciptanya pembiayaan inovatif berdasarkan persepsi pemangku kepentingan dan ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 67 concourse yang didapatkan dan dilakukan pengelompokan sehingga didapatkan 16 Q-Set sampling yang perlu dinilai oleh pemangku kepentingan dan ahli. Tahap selanjutnya dilakukan analisa sehingga didapatkan 8 faktor berdasarkan persepsi pemangku kepentingan dan ahli faktor yang menghambat kolaborasi dalam jalannya koordinasi dan tidak terciptanya pembiayaan inovatif. Namun berdasarkan kriteria yang ditentukan terdapat 4 faktor utama yaitu sistem persepsi faktor pertama adalah kewenangan dalam realisasi pembiayaan inovatif, sistem persepsi faktor kedua adalah terbatasnya peran pemerintah daerah dalam perencanaan makro, sistem persepsi faktor ketiga adalah sinergitas antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif, serta sistem persepsi faktor keempat adalah stabilitas fiskal dan kurang proaktifnya pemerintah daerah. Dengan hasil 4 sistem persepsi faktor tersebut maka dalam penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan agar terciptanya kolaborasi dalam koordinasi dan pembiayaan penyediaan halte Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung.