2008 TS PP STEPHAN DAVID HUMALA HATOPAN 1-COVER.pdf
2008 TS PP STEPHAN DAVID HUMALA HATOPAN 1-BAB 1.pdf
2008 TS PP STEPHAN DAVID HUMALA HATOPAN 1-BAB 2.pdf
2008 TS PP STEPHAN DAVID HUMALA HATOPAN 1-BAB 3.pdf
2008 TS PP STEPHAN DAVID HUMALA HATOPAN 1-BAB 4.pdf
2008 TS PP STEPHAN DAVID HUMALA HATOPAN 1-PUSTAKA.pdf
Pelayanan paspor sebagai pelayanan keimigrasian sangat penting perannya dalam mendukung Pelayanan Keimigrasian secara keseluruhan. Oleh karena itu perbaikan yang terus menerus pada pelayanan paspor harus dilakukan. Mengingat pentingnya peranan pelayanan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas I Bandung dalam penegakan kedaulatan negara, maka dibutuhkan komitmen dalam pengembangan kualitas pelayanan , serta peningkatan lingkungan yang kondusif dalam menjawab kebutuhan Keimigrasian.
Keterampilan Penguatan Kinerja melalui penugasan juga promosi, dan supervisi kepemimpinan merupakan kebijakan faktor manusia yang merupakan salah satu kebijakan pemasaran bagi kualitas pelayanan yang lebih baik, karena dengan penugasan didukung upaya supervisi dan promosi yang baik juga tercapainya kepuasan pegawai yang positif, maka akan memberikan dampak terhadap kinerja pegawai. Peningkatan kinerja pegawai dalam suatu organisasi berarti akan mendukung tercapainya keberhasilan dalam peningkatan empathy dan responsieness yang merupakan atribut kualitas pelayanan yang dibutuhkan.
Pemilihan alternatif solusi peningkatan kinerja yang sangat potensial adalah dengan dilakukannya pemberian tugas sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing bagian. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu kepuasan kerja yang dihasilkan gaya kepemimpinan yang efektif adalah dihasilkannya pekerjaan yang sesuai dengan tugas yang diberikan dan terdapat kesesuaian dengan deskripsi tugas masing-masing bagian baik Lantaskim, Forsakim, Statuskim, Wasdakim maupun Sub TU. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan kebijakan teknis.
Rencana pengembangan kebijakan teknis, dengan metoda sistem kebijakan, diawali dengan input,, evaluasi awal, proses serta output yang menjadi kesatuan rencana implementasi. Secara signifikan hal ini akan dilakukan melalui rencana analisa data dan rencana analisa informasi, rencana pelatihan, rencana penyusunan strategi, rencana penyusunan modul aktivitas, rencana aktivitas, serta rencana usulan penambahan struktur organisasi secara informal dan rencana pengembangan survei pemohon paspor.