Perpustakaan Digital ITB

Bandung merupakan kota dengan sektor ekonomi kreatif yang kuat dan pariwisata yang berkembang pesat. Kota ini dikenal dengan keindahan alam, kekayaan budaya, bangunan bersejarah, serta daya tarik kuliner dan fesyennya. Sejak masa kolonial Belanda, Bandung telah menjadi destinasi wisata utama, dan saat ini diakui sebagai bagian dari jaringan Kota Kreatif UNESCO. Namun, meskipun potensi ekonominya besar, Kota Bandung masih menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan dan pengangguran. Sebagai pusat ekonomi kreatif di Jawa Barat, Bandung memiliki peluang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui sektor ini, tetapi diperlukan model kolaborasi yang efektif untuk memastikan keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan dalam kolaborasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kelompok program III Kota Bandung, yang melibatkan DISKOPUMK, DISBUDPAR, dan BAZNAS, bersama dengan Kanwil KEMENKUM Jawa Barat dan LPPM Perguruan Tinggi. Dengan menggunakan kerangka teori Collaborative Governance, studi ini menganalisis bagaimana berbagai aktor dari sektor yang berbeda dapat berkontribusi dalam menciptakan nilai ekonomi kreatif dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin. Pendekatan ini mengacu pada model Collaborative Governance Regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan kebijakan publik secara kolektif. Analisis SWOT juga diterapkan untuk menilai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi TKPK kelompok program III dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan metode wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kolaborasi antar-stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kreatif yang tergolong dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terutama di subsektor kuliner dan fesyen, menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya. Banyak dari mereka yang telah terdaftar di platform marketplace seperti GoFood dan Shopee, tetapi masih harus menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, tingginya biaya pemasaran, serta kompleksitas dalam pengelolaan operasional. Sementara itu, koordinasi dari TKPK kelompok program III menghadapi kendala dalam penyelarasan program kerja serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Analisis SWOT terhadap TKPK kelompok program III mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peluang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, terdapat ancaman yang signifikan, seperti regulasi yang belum optimal dan permasalahan internal seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga, belum adanya penyelarasan program, serta pemberdayaan sumber daya manusia yang belum optimal. Sementara itu, analisis Collaborative Governance Regime (CGR) menunjukkan bahwa sinergi antara DISKOPUMKM, DISBUDPAR, BAZNAS, Kanwil KEMENKUM Jawa Barat, dan LPPM Perguruan Tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Bandung. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi ini, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, penguatan jejaring antar-lembaga, serta optimalisasi strategi pemasaran digital bagi pelaku UMK di sektor ekonomi kreatif. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam mendukung pelaku UMK ekonomi kreatif di Kota Bandung, diperlukan penguatan koordinasi melalui forum komunikasi reguler dan penyusunan rencana kerja bersama, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan platform digital, dapat mempermudah akses pelaku usaha terhadap program dan layanan. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan program harus ditingkatkan melalui forum diskusi, sementara sosialisasi dan promosi program perlu diperluas melalui media sosial, website, dan kegiatan publik. Optimalisasi kebijakan dan regulasi juga diperlukan agar lebih mendukung keberlanjutan UMK dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan regulasi marketplace. Penguatan kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dapat memperluas akses UMK terhadap modal, pelatihan, dan pasar, sedangkan strategi pemasaran digital perlu diterapkan untuk meningkatkan daya saing UMK di marketplace. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian akademik mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Bandung.