
ABSTRAK Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 1 Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 2 Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 3 Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 4 Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 5 Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 6 Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

PUSTAKA Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

LAMPIRAN Soulivea Ameliasari
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Peningkatan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur publik seperti Stasiun
Kereta Cepat Halim perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung
pembiayaan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi instrumen land
value capture (LVC) berdasarkan Perpres 79/2024 yang paling berpotensi untuk
diterapkan di kawasan Stasiun Kereta Cepat Halim melalui metode analytical
hierarchy process (AHP). Metode AHP digunakan untuk menganalisis bobot
prioritas berbagai instrumen LVC dengan mempertimbangkan 6 kriteria yaitu
potensi pendapatan, ekuitas/keadilan, dampak pengembangan wilayah, kapasitas
administratif, dukungan regulasi, dan penerimaan publik. Data dikumpulkan
melalui studi literatur, pengisian kuesioner AHP, serta wawancara dengan para ahli
terkait. Studi ini menemukan bahwa penerimaan publik dengan bobot 23,19% dan
dukungan hukum/regulasi sebesar 22,01% merupakan dua kriteria paling krusial
dalam keberhasilan penerapan LVC. Instrumen LVC yang paling berpotensi
diterapkan di kawasan Stasiun Kereta Cepat Halim adalah Integrasi Horizontal
Penyediaan Infrastruktur dan Usaha Properti yang mampu menciptakan pendapatan
berulang melalui sinkronisasi pengembangan properti dengan infrastruktur,
meskipun menghadapi tantangan seperti ego sektoral dan kebutuhan investasi awal
yang tinggi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil
kebijakan dalam mengoptimalkan potensi kawasan Stasiun Kereta Cepat Halim
dengan mekanisme LVC yang efektif dan berkeadilan.