digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800





BAB 4 ADI AFRIANTO
Terbatas  sarnya
» Gedung UPT Perpustakaan



DAFTAR PUSTAKA ADI AFRIANTO
EMBARGO  2028-01-24 

LAMPIRAN ADI AFRIANTO
EMBARGO  2028-01-24 

Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang dianut suatu negara. Di Indonesia, kerangka pengadaan barang/jasa pemerintah mengadopsi konsep dari OECD sebagai salah satu ‘best practice’ internasional. Oleh karenanya kemudian lembaga pengadaan yang independen (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP) dibentuk pada tahun 2007. Pembentukan LKPP antara lain untuk memastikan bagaimana pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan menjunjung prinsip persaingan. Melalui lembaga tersebut, berbagai kebijakan pengadaan dirumuskan dan sistem informasi dikembangkan antara lain Katalog Elektronik pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana dinamika kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus pengembangan Katalog Elektronik, peneliti melakukan eksplorasi dengan teknik wawancara yang melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan Katalog Elektronik maupun pengguna yang memanfaatkan hasil pengembangan tersebut. Selain itu, penelitian dokumen dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif dalam proses penelitian. Dengan menggunakan actor network theory sebagai panduan, penelitian ini menyajikan hasil tentang bagaimana ketidakpastian kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi di Indonesia yang mengindikasikan adanya pergeseran paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjadi sumbangsih dalam literatur akademis pada disiplin kebijakan publik yang melihat pengadaan barang/jasa pemerintah bukan hanya sebatas upaya memperoleh barang/jasa tetapi sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, dalam hal ini mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Kebaruan lain disajikan dalam penelitian ini terkait pergeseran peran lembaga pengadaan yang sebelumnya ‘memfasilitasi’ persaingan, menjadi alat negara dalam mendorong tujuan tersebut.