Perpustakaan Digital ITB

Transportasi umum memegang peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam menciptakan konektivitas yang efektif di berbagai moda transportasi, seperti darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Infrastruktur transportasi berfungsi sebagai tolok ukur dalam mendukung perkembangan wilayah, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Perhubungan RI, yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mencapai tujuan tersebut. PT Kereta Api Indonesia atau KAI memainkan peran strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur konektivitas yang dapat meningkatkan produktivitas. Infrastruktur yang dibangun oleh KAI diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, efisiensi penggunaan sumber daya, maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga pada skala ekonomi yang lebih besar dan optimal, yang menunjukkan bahwa ada perbaikan efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang ada. Dengan lebih dari 15,2 juta penumpang yang diangkut hingga saat ini, LRT Jabodebek menunjukkan potensi besar dalam mengurangi kemacetan serta menyediakan solusi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh proyek ini, terutama dalam tahap pengoperasian, adalah bagaimana menjaga keterjangkauan dan aksesibilitas layanan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama dengan mempertimbangkan biaya operasional yang tinggi. Salah satu aspek utama dari layanan LRT Jabodebek adalah penerapan sistem tarif berbasis jarak, di mana tarif yang dikenakan kepada penumpang dihitung berdasarkan seberapa jauh perjalanan yang dilakukan. Meskipun sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kenyataannya penentuan tarif bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan daya beli masyarakat yang bervariasi. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada masyarakat agar tarif LRT Jabodebek terjangkau maka Pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk PSO. PSO mengharuskan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi penyedia layanan transportasi umum agar tarif tetap terjangkau oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Sistem tarif berbasis jarak yang digunakan dalam LRT Jabodebek mungkin perlu diimbangi dengan kebijakan subsidi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan finansial penyelenggaraan layanan, sekaligus memastikan keadilan dalam akses transportasi bagi masyarakat. Dynamic governance memainkan peran penting dalam penyesuaian dan optimalisasi tarif untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan dapat mengatasi perbedaan daya beli antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan pendekatan tata kelola yang responsif, pemerintah dan PT KAI dapat terus menyesuaikan tarif berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan tingkat daya beli masyarakat yang terus berkembang. Studi sebelumnya telah menunjukkan perlunya struktur tarif kereta api yang lebih kompleks dapat memberikan manfaat potensial bagi pelanggan, sejauh menawarkan peluang yang lebih besar untuk menemukan yang kombinasi biaya disukai, durasi waktu, kenyamanan, dan tingkat fleksibilitas.