Perpustakaan Digital ITB

Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki kewajiban untuk menjalankan tridarma perguruan tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, salah satu indikator untuk akreditasi perguruan tinggi adalah kinerja program studi dalam membangun kerja sama dengan mitra kelas dunia, yang menjadi tanggung jawab Biro Kemitraan. Biro Kemitraan memiliki tanggung jawab untuk menerima pengajuan permohonan kerja sama dari calon mitra, melakukan seleksi permohonan, hingga memproses permohonan tersebut menjadi draf MoU. Namun, karena adanya keterbatasan personil, unsur kesubjektifan tinggi, dan tidak adanya kriteria yang tetap dan jelas, decision maker tidak mampu mempertimbangkan faktor-faktor penting dalam seleksi, yaitu arahan rencana strategis ITB yang tentatif, keterbatasan aset ITB, dan potensi keberhasilkan kerja sama. Dalam kasus nyatanya, skenario pengajuan permohonan kerja sama akan mempengaruhi alur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh decision maker. Maka dari itu, model keputusan dan sistem perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan adanya berbagai skenario pengajuan permohonan. Untuk dapat mengakomodasi berbagai skenario pengajuan permohonan kerja sama, maka model keputusan klasifikasi ditentukan menggunakan metode decision rules. Decision rules akan mengatur alur pengambilan keputusan decision maker pada kategori kondisi yang berbeda-beda akibat perbedaan situasi dari masing-masing calon mitra saat mengajukan permohonan. Penilaian akan menggunakan pembobotan kriteria dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang terbagi atas pembobotan relatif menggunakan pairwise comparison dan pembobotan absolut yang mengacu pada skala bobot acuan dari studi literatur yang relevan dari segi latar belakang dan topik literatur. Luaran dari penelitian ini adalah sebuah prototipe sistem pendukung keputusan yang mengakomodasi rancangan kriteria, model keputusan klasifikasi, dan proses penilaian kriteria untuk menghasilkan rekomendasi keputusan, klasifikasi prioritas, beserta catatan- catatannya. Rekomendasi keputusan ini akan menjadi pertimbangan bagi decision maker untuk menindaklanjuti sebuah permohonan kerja sama