digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 1 Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 2 Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 3 Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 4 Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 5 Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 6 Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

PUSTAKA Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

LAMPIRAN Wina Widia Putri
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

Tingkat intensitas persoalan permukiman kumuh di DKI Jakarta semakin jelas serta ekspansi luas kawasan kumuh yang memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas hidup. Pada tahun 2018, Pemerintah DKI Jakarta memperkenalkan Peraturan Gubernur No. 90 yang mengedepankan pendekatan partisipatif melalui program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP), yang juga mencakup aspek sosial, dan ekonomi yang sering luput dalam spektrum perencanaan. Meskipun program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat, penanganan ini masih dilakukan secara top-down. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kapasitas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program dan juga mengidentifikasi pemahaman masyarakat dan hambatan keberjalanan program peningkatan kualitas dan penataan permukiman kumuh di DKI Jakarta, menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, tinjauan dokumen dan literatur dengan teknis analisis kerangka teoritis, deskriptif kualitatif dan konten. Hasil temuan menunjukkan bahwa, masyarakat merasa program begitu kompleks dari sisi tahapan dan tidak terdapat upaya untuk menjamin akan pemahaman program dan peran masyarakat, sehingga partisipasi ternilai belum sepenuhnya menerapkan konsep partisipatif. Perlu penegasan dalam pelaksanaan kolaborasi antar pihak terkait peranan masingmasing, agar dapat mencakup tujuan program. Dengan menelusuri dinamika pelaksanaan dan partisipasi program, diharapkan akan memperkaya literatur dan praktik di bidang perencanaan kota dan pengelolaan permukiman dan juga pada konteks program CAP CIP, dan sebagai bentuk awal untuk memulai evaluasi program.