![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP WULAN YUSTIA SAHRONI 1-COVER
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP WULAN YUSTIA SAHRONI 1-BAB 1
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP WULAN YUSTIA SAHRONI 1-BAB 2
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP WULAN YUSTIA SAHRONI 1-BAB 3
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP WULAN YUSTIA SAHRONI 1-BAB 4
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP WULAN YUSTIA SAHRONI 1-BAB 5
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2008 TA PP WULAN YUSTIA SAHRONI 1-PUSTAKA
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan
Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia salah satunya bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah yang dinyatakan dalam bentuk sertipikat. Dalam kegiatan pendaftaran
tanah dilakukan pengukuran batas-batas bidang tanah dengan mengacu pada titik-titik
dasar teknik yang dinyatakan dalam bentuk pilar orde 2, 3, dan 4 yang
diselenggarakan oleh BPN-RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).
Jumlah titik dasar yang seharusnya dibangun di Indonesia mencapai jutaan sedangkan
pada kenyataannya jumlah dan sebaran titik dasar yang ada belum merata dan
menjangkau seluruh wilayah. Keterbatasan jumlah titik dasar ini salah satunya
dipengaruhi oleh faktor biaya pengadaan titik dasar yang tidak murah dan selanjutnya
mempengaruhi waktu yang diperlukan BPN untuk melakukan sertifikasi seluruh
bidang tanah di Indonesia.
Untuk mengatasi keterbatasan jumlah titik dasar dan mendukung percepatan
sertifikasi bidang tanah, diusulkan sistem GPS CORS (Global Positioning System
Continuously Operating Reference Stations) yang berwujud sebagai titik kerangka
referensi yang dipasangi receiver GPS dan beroperasi secara kontinyu selama dua
puluh empat jam. Dalam penelitian ini dilakukan kajian dan analisis mengenai
pemanfaatan sistem GPS CORS dalam rangka pengukuran bidang tanah secara
ekonomis dan efisien.
Dalam pemanfaatan sistem GPS CORS ini, BPN harus mempersiapkan halhal
terkait seperti pengembangan sumber daya manusia dan struktur organisasi di
dalam BPN agar sistem GPS CORS dapat dimanfaatkan dalam pengukuran bidang
tanah.