Kebutuhan terhadap air bersih di perkotaan akan terus mengalami peningkatan
sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Namun kebutuhan belum
diimbangi dengan jumlah ketersambungan rumah dengan penyediaan air bersih
yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya masih terdapat beberapa wilayah di
perkotaan termasuk pada kawasan peri-urban atau pinggiran kota yang belum
mendapatkan akses air bersih dari pemerintah, dengan salah satu alasan yaitu terkait
jarak sambungan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut masyarakat
diberikan bantuan titik sumber air bersih oleh pemerintah lalu diharapkan dapat
dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Namun yang menjadi tantangan
selanjutnya adalah apakah dengan infrastruktur penyediaan air yang telah tersedia
saat ini dapat berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait
penilaian keberlanjutan penyediaan air bersih berbasis masyarakat pada kawasan
pesisir dan kawasan perkotaan dengan pengelolaan berbasis masyarakat yang
cukup berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk merumuskan kriteria
dan penilaian keberlanjutan sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat di
kawasan peri-urban Metropolitan Bandung dengan perbedaannya yaitu
pengelolaannya benar-benar dilakukan secara swadaya masyarakat tanpa adanya
intervensi pemerintah setelah diberikannya bantuan. Metode analisis yang akan
digunakan yaitu Analisis Hirarki Proses (AHP) untuk membantu dalam
mendapatkan bobot nilai, nantinya digunakan untuk menilai keberlanjutan
penyediaan air bersih berbasis masyarakat dengan total 17 kriteria. Hasil penelitian
yang dilakukan dengan menilai penyediaan air bersih berbasis masyarakat di
kawasan peri-urban Metropolitan Bandung menunjukkan 69% dengan 12 kriteria
penilaian keberlanjutan sudah terdapat di sistem penyediaan air bersih berbasis
masyarakat Tirta Jatihandap. Sehingga masih terdapat 5 kriteria yang tidak
terpenuhi.