Perpustakaan Digital ITB

Pertumbuhan penduduk di perkotaan dengan ekonomi dan infrastruktur yang baik memicu peningkatan kepadatan penduduk yang sulit dikendalikan, menimbulkan berbagai masalah baru seperti pemukiman kumuh akibat urbanisasi pesat, perencanaan kurang efektif, kurangnya perumahan terjangkau dan kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kota Palembang menerapkan pendekatan pengembangan partisipasi publik yang bertujuan meningkatkan kualitas peruamhan dan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau, serta dikelola secara professional, mandiri, dan efisien. Untuk mendukung penerapan tersebut, diperlukan perencanaan hunian yang melibatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk menyediakan perumahan dengan fasilitas bersama yang mendukung keberlangsungan permukiman. Salah satu konsep yang dapat diterapkan di Kota Palembang adalah collective housing, dengan rumah mandiri dan fasilitas bersama yang dikelola oleh penghuninya. Kelurahan 3-4 Ulu merupakan salah satu lokasi dengan tingkat kualitas perumahan dan permukiman yang rendah, dimana terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menempati kawasan ini. Penelitian dilatarbelakangi karena belum adanya strategi pengembangan collective housing untuk menangani permasalahan perumahan dan permukiman di kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh dalam pengembangan collective housing, serta merumuskan strategi pengembangan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu analisis stakeholder dan SWOT dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang dihasilkan melalui stakeholder mapping, memerlukan kolaborasi antar stakeholder untuk mengembangkan strategi pengembangan collective housing di tepian sungai Musi. Strategi pengembangan yang dihasilkan dalam penelitian ini sebanyak 32 strategi dan dibagi menjadi tiga prioritas, yaitu 8 prioritas tinggi, 14 prioritas sedang, dan 10 prioritas rendah. Prioritas tinggi mencakup pengoptimalan program pemerintah dan CSR, pengembangan anggaran dan pembiayaan untuk perumahan komunitas, serta kolaborasi antar stakeholder. Prioritas sedang meliputi peningkatan SDM, kemudahan perumahan MBR, penyediaan fasilitas bersama, partisipasi tokoh dan masyarakat, serta pengembangan perumahan vertikal. Prioritas rendah berfokusii pada keterlibatan pengembang swasta, peningkatan sarana prasarana lingkungan, dan penanganan hambatan non-teknis. Strategi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Palembang untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh serta meningkatkan aksesibilitas perumahan kepada kelompok masyarakat yang tergolong non fix income dan non bankable.