Perpustakaan Digital ITB

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dimana terdapat aktivitas yang padat dan beragama disertai dengan mobilitas yang tinggi, sehingga berdampak akan semakin tingginya kebutuhan ruang. Salah satu bentuk dari ruang publik adalah koridor jalan, di mana koridor jalan merujuk kepada pinggir jalan untuk pejalan kaki dan halaman depan antara fasad bangunan. Penelitian ini akan berfokus kepada salah satu koridor jalan yang terletak di Kota Bandung yang terletak pada Jalan Cikutra. Keberadaan berbagai aktivitas di dalamnya menimbulkan tingginya aktivitas di dalam koridor, terutama aktivitas strategis seperti kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan pola pergerakan yang lancar. Aktivitas-aktivitas yang bersifat strategis berpotensi terganggu akibat koridor tidak dapat berfungsi secara optimal akibat mengalami penumpukan pada ruang koridor jalan. Maka dari itu untuk menghadapi banyaknya kompleksitas persoalan yang terjadi pada Koridor Jalan Cikutra – Cicadas maka diperlukan upaya penstrukturan persoalan untuk dapat menguraikan persoalan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi penanganan penataan Koridor Jalan Cikutra – Cicadas agar dapat berfungsi optimal sebagai ruang publik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta penstrukturan persoalan berdasarkan Dunn. Berdasarkan hasil penstrukturan persoalan maka didapatkan bahwa penanganan pada persoalan yang dihadapi Koridor Jalan Cikutra – Cicadas dapat ditangani sebagaimana karakteristik dari setiap struktur persoalan. Dimana semakin sulit persoalan tersebut diidentifikasi dan ditangani serta melibatkan banyak pemangku kepentingan perlu penangan pada tingkat pemerintah kota serta diperlukannya juga program khusus. Seperti pada persoalan kemacetan, sirkulasi yang buruk, dan jalur pejalan kaki. Sedangkan pada persoalan yang cenderung dapat diidentifikasi dan ditangani dengan mudah oleh beberapa pemangku kepentingan terkait dapat ditangani melalui kajian atau penyiapan anggaran lebih lanjut oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terkait.