Perpustakaan Digital ITB

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola perekonomian mengakibatkan volumen, jenis, dan karateristik sampah semakin beragam. Di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta (Bekarpur), kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya kinerja pelayanan sampah yang ada. Upaya pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten memiliki keterbatasan sarana dan tata kelola yang belum memadai yang jika dibiarkan akan mengakibatkan perluasan permasalahan lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Prinsip ekonomi sirkular dengan mengedepankan daur ulang dan pengurangan sampah menjadi solusi untuk mengurangi beban pengelolaan sampah dan meningkatkan perlindungan lingkungan. Dalam upaya penerapan ekonomi sirkular, kebijakan regionalisasi merupakan bagian penting karena secara umum daur ulang pada ekonomi sirkular merupakan proses yang sebagian besarnya diselenggarakan lintas daerah. Oleh sebab itu, upaya transformasi pengelolaan persampahan di Bekarpur dilaksanakan melalui pengelolaan infrastruktur persampahan regional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan infrastruktur persampahan regional Bekarpur dengan menggunakan prinsip ekonomi sirkular. Metode yang digunakan adalah mixmethod dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan kuisioner penilaian perbandingan berpasangan dan Indetph Interview untuk memperoleh strategi yang lebih komprehensif. Terdapat 5 kriteria dan indikator yang digunakan. Kriteria Sosial (S) menempati tingkat kepentingan pertama dengan bobot global adalah 0,47. Hal ini menunjukan bahwa aspek sosial menjadi indikasi utama yang harus dipertimbangkan dalam strategi penerapan ekonomi sirkular. Kriteria kedua tertinggi adalah aspek ekonomi (E) dengan nilai bobot 0,24. Kemudian diikuti oleh aspek institusional (I) dengan bobot 0,19. Sementara dua aspek lainnya yaitu aspek teknikal (T) dan lingkungan (L) berturutturut memiliki bobot 0,05 dan 0,04. Terdapat 7 subfaktor yang memiliki nilai tinggi, yaitu persepsi publik terhadap layanan persampahan (S1), strategi perencanaanpemantauan evaluasi (I3), struktur pembiayaan (E4), biaya investasi (E1), sarana penunjang infrastruktur persampahan (T2), perlindungan-pengelolaan kualitas lingkungan (L2), dan kolaborasi stakholder (ABCGM dan Internasional (I1). Hasil indepth interview menjelaskan bahwa tranformasi infrastruktur persampahan regional Bekarpur memerlukan penguatan pada aspek tata kelola maupun aspek fisik. Pada aspek tata kelola penguatan dimulai dari aspek sosial sebagai prakondisi penerapan ekonomi sirkular, dilanjutkan dengan pemastian sumber daya pendanaan dan pembiayaan dan penguatan aspek institusional sebagai landasan sah dan legal yang menyatukan gerak seluruh stakeholder kedalam perencanaan dan penyelenggaraan persampahan dengan prinsirp ekonomi sirkular. Aspek fisik dikuatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana baik di tingkat regional sendiri maupun sarana penunjang di tingkat kabupaten. Selanjut penguatan perlindungan lindungan hidup dengan memastikan material yang dikelola secara sirkular, sehingga konservasi energi dan penurunan emisi dapat diwujudkan.