digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

COVER Fritz Okta Nehemnya
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza

BAB 1 Fritz Okta Nehemnya
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza

BAB 2 Fritz Okta Nehemnya
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza

BAB 3 Fritz Okta Nehemnya
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza

BAB 4 Fritz Okta Nehemnya
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza

BAB 5 Fritz Okta Nehemnya
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza

PUSTAKA Fritz Okta Nehemnya
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza

Sektor publik di Indonesia dianggap sebagai sektor yang memiliki turnover pegawai yang stabil, mungkin bisa dianggap tidak ada. Namun, era VUCA (volatile, uncertain, complex, dan ambiguous) menekan pegawai pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui tekanan global (cth. rendahnya pertumbuhan ekonomi) dan dalam negeri (cth. tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan dan cara hidup bermasyarakat) yang harus direspon dengan tepat. Tingginya tuntutan pekerjaan dan tekanan masyarakat terhadap pegawai Kemenkeu membuat lingkungan pekerjaan menjadi sangat demanding. Penelitian tentang turnover intention (TI) ini relevan dilakukan karena hasil internal survey menemukan tingginya TI pegawai (46%). Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplor penyebab tingginya TI dengan memprediksi work engagement (WE), persepsi dukungan organisasi (POS), dan kebahagiaan sebagai variabel independent. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hubungan yang mempengaruhi TI sehingga dapat memberikan implikasi praktis dalam meningkatkan kinerja pegawai. Data penelitian dikumpulkan melalui survei dan dianalisis menggunakan Partial Least Square, Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa WE, POS, dan Happiness memiliki dampak yang beragam di lingkungan sektor publik. Dua hipotesis terdukung dan satu hipotesis tertolak sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai niat berpindah kerja di organisasi sektor publik. Beberapa implikasi manajerial dan agenda penelitian lanjutan juga disarankan untuk tindak lanjut hasil penelitian ini. Kebijakan manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja di sektor publik dapat mempertimbangkan faktor-faktor terkait sebelum menerapkan praktik-praktik baru.