Perpustakaan Digital ITB

Kawasan Wisata Pesisir Barat Serang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bahaya tsunami yang tidak hanya dipicu oleh pergeseran lempeng Indo-Australia namun juga aktivitas Anak Gunung Krakatau. Dilain pihak, kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang tinggi sebagai salah satu penggerak perekonomian wilayah Kabupaten Serang. Oleh karena itu diperlukan mitigasi bencana tsunami yang mampu mengurangi kerentanan terhadap bahaya tsunami. Salah satu cara mitigasi bencana tsunami yaitu melalui penataan ruang, yang sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, merupakan upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Namun kenyataannya, di kawasan tersebut masih menunjukkan indikasi banyaknya bangunan-bangunan kritis yang berlokasi dekat dengan bibir pantai, jalan utama yang sejajar dengan pantai, tidak adanya alat pengendalian pemanfaatan ruang yang memadai, yang secara keseluruhan menunjukkan indikasi pelaksanaan penataan ruang yang rentan terhadap bahaya. Sehingga, dengan kondisi yang demikian, diperkirakan akan mendatangkan sejumlah besar korban seandainya tsunami benar-benar terjadi. Hal-hal di atas menimbulkan pertanyaan yang diangkat menjadi studi, yaitu seberapa efektifkah pelaksanaan penataan ruang untuk mitigasi bencana tsunami di Kawasan Wisata Pesisir Barat Serang. Studi yang mengevaluasi keefektifan pelaksanaan penataan ruang untuk mitigasi bencana tsunami di Kawasan Wisata Pesisir Barat Serang ini menggunakan pendekatan evaluasi output dari tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai dasar melakukan penilaian, terlebih dahulu dilakukan perumusan indikator dan tolok ukur berlandaskan literatur dan peraturan terkait. Indikator dikelompokkan dalam 3 tahapan pelaksanaan penataan ruang. Masing-masing indikator memiliki tolok ukur yang digunakan untuk penilaian output masing-masing tahapan pelaksanaan penataan ruang. Hasil studi terhadap Kawasan Wisata tersebut menunjukan kecenderungan pelaksanaan penataan ruang untuk mitigasi yang tidak efektif. Melalui penilaian, tolok ukur yang tidak terpenuhi diantaranya pusat/sub pusat permukiman yang berada di luar daerah rendaman tsunami, peruntukan/penggunaan lahan yang berfungsi sebagai shelter evakuasi vertikal, jaringan jalan sebagai jalur evakuasi, serta sosialisasi, pelatihan dan simulasi bencana tsunami. Tahapan yang paling banyak terpenuhi tolok ukurnya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan merupakan tahapan yang paling rendah tolok ukur terpenuhinya. Berdasarkan kesimpulan studi, rekomendasi dalam upaya meningkatkan keefektifan pelaksanaan penataan ruang untuk mitigasi bencana tsunami di Kawasan tersebut, yaitu pada tahapan perencanaan dengan menyusun rencana pola dan struktur ruang, arahan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang mampu mengurangi kerentanan terhadap tsunami. Pada tahapan pemanfaatan ruang dengan membuat program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya serta menyusun peraturan khusus untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Tahapan pengendalian pemanfaatan ruang perlu meningkatkan upaya membentuk pola dan struktur ruang yang mampu mengurangi kerentanan terhadap tsunami dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan simulasi.