Pendidikan merupakan hak semua orang dan memiliki peran yang sangat penting
dalam kehidupan masyarakat. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas
pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Poin ke-4 dari Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) Indonesia bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan
yang inklusif dan adil. Diantaranya pada tahun 2030, memastikan bahwa semua
orang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara, dan
berkualitas. Namun kondisi satuan pendidikan di Indonesia saat ini masih perlu
diperbaiki untuk memenuhi tujuan tersebut. Terdapat banyak faktor yang dapat
mempengaruhi kualitas pendidikan diantaranya keamanan dari bencana alam,
kenyamanan lingkungan, serta keterjangkauan jarak sekolah dari tempat tinggal.
Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang sering terdampak berbagai bencana
alam, polusi udara, serta memiliki masalah pendidikan yang tidak tersebar secara
merata. Maka diperlukan analisis multi-aspek dari letak geografis satuan
pendidikan Jawa Barat untuk menilai kualitas pendidikan ditinjau dari ketiga aspek
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis berbagai analisis aspek yang
akan menghasilkan produk penilaian kualitas pendidikan dari ketiga aspek serta
kesesuaian lahan pembuatan sekolah baru. Penelitian ini menggunakan data titik
satuan pendidikan yang bersumber dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Terdapat
19.692 titik SD, 5.372 titik SMP, serta 4.603 titik SMA/SMK yang tersebar di Jawa
Barat. Titik satuan pendidikan tersebut diintegrasikan dengan berbagai data
geospasial untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan adalah Multi Criteria
Decision Analysis (MCDA) dengan sub-metode multi-hazard assessment, overlay,
serta network analysis. Hasil menunjukkan banyak satuan pendidikan berada di
zona rawan bencana tinggi dan zona kenyamanan yang rendah. Serta, hasil analisis
keterjangkauan menunjukkan satuan pendidikan masih belum tersebar secara
merata terutama daerah yang jauh dari perkotaan. Selain itu, telah dilakukan
perkiraan distribusi sekolah baru berdasarkan skenario anggaran dari peta perkiraan
harga lahan pada daerah yang sesuai.