digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800









2023_TS_PP_FENA_RUSHINTADEVI_LAMPIRAN.pdf
Terbatas  sarnya
» Gedung UPT Perpustakaan

Konsep kota cerdas muncul sebagai tren tata kelola pemerintahan kota di berbagai daerah, salah satunya Kota Bekasi. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kota Cerdas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi. Pengembangan proyek Kota Cerdas Bekasi salah satunya inovasi layanan publik berbasis Teknologi, Inoformasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan smart government melalui smart governance. Layanan publik menggunakan smart system platform (SSP) yang diperkenalkan Prof. Suhono dari LAPI ITB dan PT. Telkomsel. Layanan publik elektronik muncul di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi salah satunya Dinas Kesehatan yang menegembangkan smart health. Berdasarkan temuan, terdapat layanan yang berlanjut dan tidak berlanjut. Layanan yang berlanjut merupakan layanan milik OPD salah satunya smart health yang saat ini terintegrasi dengan layanan smart governance. Meskipun layanan elektronik tidak berlanjut dan terjadi perubahan kepemimpinan, Visi Kota Cerdas di Kota Bekasi masih terus diupayakan oleh Diskominfostandi. Keberlanjutan layanan dapat dilihat dari tata kelola yang dilakukan. Tata kelola (governance) merupakan peraturan, penghargaan, atau pengendalian yang mencangkup proses dan sistem. Pemerintah Kota bekasi mengeluarkan regulasi yang dibuat oleh kepala daerah, kemudian diterjemahkan kedalam rencana strategis milik organisasi pemerintah daerah (OPD). Dalam temuan lapangan, proses difusi dalam tata kelola pemerintahan kota cerdas di Kota Bekasi akan dirangkum menggunakan kerangka difusi inovasi milik everett rogers. Ditemukan pembelajaran sosial single loop dan triple loop dalam perkembangannya. Hanya saja pembelajaran double loop hanya pada visi Kota Cerdas yang masih melekat di Pemerintah Kota. Tetapi dalam mengembangkan layanan publik elektronik tidak mengubah nilai di masyarakat. Ditemukan pula aktor human dan aktor non-human yang mempengaruhi perkembangan tata kelola layanan publik elektronik yang akan diidentifikasi menggunakan prinsip Actor Netwok Theory. Batasan penelitian ini difokuskan kepada tata kelola yang terjadi pada proyek smart health dan smart governance yang berlanjut dan tidak berlanjut. Proyek smart health digunakan untuk menyediakan sistem informasi dan manajemen kesehatan untuk publik dengan efektif dan efisien, sedangkan proyek smart governance didefinisikan sebagai menajemen perkotaan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik yang berkualitas. Dengan adanya proyek smart health dan smart governance, dapat dipelajari transformasi dalam perkembangan tata kelola di Pemerintah Kota Cerdas Bekasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaannya.