Perpustakaan Digital ITB

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan konsep smart city yang menekankan efisiensi tata kelola dan keterlibatan publik dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN), prinsip smart governance diharapkan menjadi model tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Namun, implementasi partisipasi publik dalam kerangka smart governance IKN masih menghadapi tantangan besar, seperti dominasi pendekatan teknokratis, minimnya transparansi, serta tumpang tindih regulasi dan kelembagaan. Padahal, pembangunan IKN memiliki peluang strategis untuk menjadi model kota cerdas yang dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model tata kelola smart governance yang dikembangkan di IKN dalam membangun partisipasi publik, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan implementasinya dalam kerangka kota cerdas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi bentuk tata kelola pemerintahan cerdas dan partisipasi publik di IKN. Instrumen CitiVoice Framework digunakan sebagai kerangka ex-post dan ex-ante guna menilai tingkat dan kualitas partisipasi publik dalam kerangka smart city di IKN, dengan memanfaatkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan smart governance di IKN telah memiliki pondasi awal yang menjanjikan melalui pemanfaatan teknologi digital dan dukungan regulasi, meskipun regulasi khusus seperti Pemdasus IKN belum diundangkan. Inisiatif seperti digitalisasi layanan, pengembangan aplikasi IKNow, pembangunan Command Center, serta penerapan OSS dan MPP Digital menunjukkan komitmen terhadap transformasi digital. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, interoperabilitas sistem, dan koordinasi lintas institusi masih menghambat implementasi optimal. Dalam aspek partisipasi publik, pola ko-kreasi dan konsultasi telah mulai diintegrasikan melalui kanal digital dan program pelibatan masyarakat, namun bentuk partisipasi deliberatif dan berkelanjutan masih belum berjalan secara efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan smart governance di IKN tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh keberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan berbasis digital. Temuan ini menjadi kontribusi penting dalam memperkaya kajian tentang tata kelola kota cerdas di Indonesia, khususnya dalam mengaitkan strategi pembangunan smart city dengan penguatan sistem partisipasi publik yang inklusif dan berkelanjutan.