digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Tahap pembenihan merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi bottleneck dalam industrialisasi akuakultur, termasuk produksi ikan mas (Cyprinus carpio L.). Salah satu sentra pembenihan ikan mas di Jawa Barat adalah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Namun beberapa tahun terakhir terjadi tren penurunan produksi benih sehingga berdampak pada rantai produksi ikan mas di Jawa Barat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keberlanjutan usaha pembenihan ikan mas di Kecamatan Ciparay ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan teknologi, serta membentuk strategi pengembangan yang tepat agar status keberlanjutan dapat ditingkatkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciparay dengan menggunakan teknik survei dan observasi untuk pengambilan data. Data yang didapatkan diolah menggunakan analisis Rapid Appraisal of Fisheries (RAPFISH). Hasil analisis RAPFSIH kemudian digunakan untuk memformulasikan strategi pengembangan menggunakan analisis IFE (Internal Factor Evaluation), EFE (External Factor Evaluation), IE (Internal External), dan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), lalu strategi yang diprioritaskan ditentukan menggunakan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Usaha pembenihan ikan mas di Kecamatan Ciparay termasuk pada kategori kurang berkelajutan pada dimensi ekologi dan ekonomi dengan indeks keberlanjutan berturu-turut sebesar 48,84 dan 48,47, sedangkan dimensi sosial dan ekonomi termasuk pada kategori cukup berkelanjutan dengan indeks keberlajutan berturut-turut sebesar 61,76 dan 62,24. 2. Terdapat 8 alternatif strategi pengembangan untuk meningkatkan status keberlanjutan usaha pembenihan ikan mas di Kecamatan Ciparay yang dapat dikelompokkan menjadi strategi pembenahan, pengembangan, serta pemapanan, dengan strategi W-T sebagai strategi prioritas, yaitu membentuk gabungan kelompok tani untuk memperluas jaringan pertukaran informasi dalam hal teknik budidaya maupun pemasaran serta mempermudah menyusun program kerjasama dengan pemerintah.