Tahap pembenihan merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi
bottleneck dalam industrialisasi akuakultur, termasuk produksi ikan mas (Cyprinus carpio
L.). Salah satu sentra pembenihan ikan mas di Jawa Barat adalah Kecamatan Ciparay,
Kabupaten Bandung. Namun beberapa tahun terakhir terjadi tren penurunan produksi
benih sehingga berdampak pada rantai produksi ikan mas di Jawa Barat secara
keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keberlanjutan usaha
pembenihan ikan mas di Kecamatan Ciparay ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi,
sosial, dan teknologi, serta membentuk strategi pengembangan yang tepat agar status
keberlanjutan dapat ditingkatkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciparay dengan
menggunakan teknik survei dan observasi untuk pengambilan data. Data yang didapatkan
diolah menggunakan analisis Rapid Appraisal of Fisheries (RAPFISH). Hasil analisis
RAPFSIH kemudian digunakan untuk memformulasikan strategi pengembangan
menggunakan analisis IFE (Internal Factor Evaluation), EFE (External Factor
Evaluation), IE (Internal External), dan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,
Threat), lalu strategi yang diprioritaskan ditentukan menggunakan analisis Quantitative
Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Usaha
pembenihan ikan mas di Kecamatan Ciparay termasuk pada kategori kurang berkelajutan
pada dimensi ekologi dan ekonomi dengan indeks keberlanjutan berturu-turut sebesar
48,84 dan 48,47, sedangkan dimensi sosial dan ekonomi termasuk pada kategori cukup
berkelanjutan dengan indeks keberlajutan berturut-turut sebesar 61,76 dan 62,24. 2.
Terdapat 8 alternatif strategi pengembangan untuk meningkatkan status keberlanjutan
usaha pembenihan ikan mas di Kecamatan Ciparay yang dapat dikelompokkan menjadi
strategi pembenahan, pengembangan, serta pemapanan, dengan strategi W-T sebagai
strategi prioritas, yaitu membentuk gabungan kelompok tani untuk memperluas jaringan
pertukaran informasi dalam hal teknik budidaya maupun pemasaran serta mempermudah
menyusun program kerjasama dengan pemerintah.