Perpustakaan Digital ITB

Sampah adalah salah satu masalah yang belum dapat ditangani dengan baik di Indonesia. Performa daur ulang di Indonesia yang rendah dengan nilai 3%, menyebabkan banyak sampah yang berakhir ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan berpotensi menyebabkan permasalahan lingkungan. Tugas akhir dibatasi untuk sampah plastik yang bersumber dari pihak rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempunyai potensi permasalahan terbesar di Indonesia. Tugas akhir dilakukan dengan metodologi dinamika sistem untuk mendapatkan nilai simulasi perbandingan keadaan existing dan keadaan dengan intervensi sistem. Variabel yang menjadi tolok ukur performansi pada model dinamika sistem adalah variabel laju daur ulang sampah plastik dari penerapan intervensi sistem dan variabel jumlah sampah plastik yang berakhir ke TPA. Untuk mendapatkan alternatif intervensi sistem dilakukan riset pasar dan untuk nilai parameter dampak dari intervensi sistem dengan menggunakan concept test survey yang disebar kepada pihak rumah tangga Provinsi DKI Jakarta. Model dinamika sistem yang dirancang dapat dianggap merepresentasikan keadaan nyata dengan baik. Hal ini dinilai berdasarkan R-Squared yang cukup tinggi untuk variabel penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 0,9746 dan produksi sampah rumah tangga dengan nilai 0,9759. Model existing kemudian dikembangkan dengan rancangan intervensi sistem. Intervensi sistem yang dirancang adalah penerapan insentif dengan alternatif insentif uang, insentif kupon belanja dan insentif barang daur ulang plastik. Alternatif intervensi sistem terbaik dipilih dengan melakukan benefit-cost ratio analysis. Dari hasil benefit-cost ratio analysis didapatkan bahwa penerapan insentif jenis barang daur ulang adalah alternatif intervensi sistem terbaik. Penerapan insentif jenis barang daur ulang meningkatkan hasil daur ulang plastik sebesar 217,85% dari keadaan existing, dan satu-satunya alternatif insentif yang dapat mengurangi jumlah sampah plastik ke TPA sebesar -2,69%. Agar intervensi sistem dapat diterapkan, pemerintah perlu menyediakan dana, tenaga kerja, sosialisasi, serta fasilitas penyediaan tempat sampah.