digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Bob Gamaliel Marbun
PUBLIC Irwan Sofiyan

COVER Bob Gamaliel Marbun
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 1 Bob Gamaliel Marbun
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 2 Bob Gamaliel Marbun
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 3 Bob Gamaliel Marbun
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan

BAB 4 Bob Gamaliel Marbun
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan

PUSTAKA Bob Gamaliel Marbun
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan

Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang melimpahdari wilayah perairannya yang luas, lebih 77% dari luas keseluruhanwilayahnya (Kemenko Marves, 2020). Dalam pengelolaan sumber daya lautnya,dibutuhkan sistem kadaster kelautan dalam pengadministrasianobjek-objek ruang perairan. Pengadministrasian objek ruang perairan laut dengan kadaster kelautan telah dilakukan di Indonesia dan beberapa negara pantai lain di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kadaster kelautan Indonesia yang ditinjau dari (4) aspek utama kadaster kelautan, yakni aspek legal, aspek kelembagaan, aspek teknis, dan aspek sumber daya manusia, serta membandingkan status kadaster kelautan Indonesia dengan status kadaster kelautan negara lain.Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan inventarisasi, scoring, identifikasi serta komparasi terhadap aktivitas objek ruang perairan, peraturan perundang-undangan, status kadaster kelautan negara lain berdasarkan studi literatur yang dilakukan terkait kadaster kelautan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari aspek legal Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara spesifik menjadi dasar hukum penerapan kadaster kelautan di Indonesia, dari aspek kelembagaan dapat dilihat penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia masih dikelola secara sektoral oleh kementerian/lembaga yang terkait ruang perairan, dari aspek teknis dapat dilihat bahwa Indonesia telah menyusun teknis pelaksanaan kadaster kelautan di Indonesia, dari aspek sumber daya manusia dapat dilihat bahwa Indonesia telah menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.Dari perbandingan terhadap status kadaster kelautan negara lain didapatkan bahwakadaster kelautan di Indonesia masih perlu membenahi beberapa aspek implementasi kadaster kelautan di Indonesia.