Perpustakaan Digital ITB

Kementrian ATR/BPN diharapkan menjadi institusi yang transparan dan akuntabel, atau Good Governance. Diperlukan sistem pengendalian internal penatausahaan yang baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mencari permasalahan yang ada di dalam Kementrian ATR/BPN khususnya terkait jasa pembuatan sertipikat tanah secara digital, 2) Menawarkan solusi terkait permasalahan yang ada di dalam Kementrian ATR/BPN khususnya terkait jasa pembuatan sertipikat tanah secara digital, 3) Mengusulkan strategi kepada Kementrian ATR/BPN untuk dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari analisa eksternal dan internal perusahaan kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner (kualitatif) dan interviu (kuantitatif) dan setelahnya dilakukan analisa TOWS untuk mempersiapkan strategi. Berdasarkan analisis yang dilakukan kendala yang dihadapi Kementerian ATR/BPN adalah persetujuan penerbitan sertipikat elektronik karena Komisi II DPR RI menginginkan sertipikat tanah elektronik dievaluasi lebih mendalam. Terlepas dari analisis ini, ada beberapa ketidak pastian karena program ini sangat berbeda dari sertipikat fisik. Setelah melakukan prosedur untuk analisis terkait isu yang ada, penulis menyusun alternative solusi yang dapat diusulkan untuk dapat meningkatkan layanan sertipikat tanah secara digital. Solusi yang ditawarkan meliputi membangun publikasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bagi warga, membuat website permohonan layanan sertipikat tanah digital menjadi lebih mudah dan nyaman, mempersiapkan kegiatan pelatihan untuk karyawan, dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan digital ini. Rekomendasi yang dapat disarankan untuk dilakukan berupa publikasi dan sosialisasi, penyempurnaan situs web, pelatihan bagi karyawan, dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk layanan digital.