![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
ABSTRAK Dine Noviandri Badriansyah
PUBLIC Irwan Sofiyan ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
COVER Dine Noviandri Badriansyah
PUBLIC Irwan Sofiyan ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 1 Dine Noviandri Badriansyah
PUBLIC Irwan Sofiyan ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 2 Dine Noviandri Badriansyah
PUBLIC Irwan Sofiyan ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 3 Dine Noviandri Badriansyah
PUBLIC Irwan Sofiyan ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 4 Dine Noviandri Badriansyah
PUBLIC Irwan Sofiyan ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 5 Dine Noviandri Badriansyah
PUBLIC Irwan Sofiyan ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
PUSTAKA Dine Noviandri Badriansyah
PUBLIC Irwan Sofiyan
Skema VGF-Subsidi Silang adalah salah satu skema pembiayaan kreatif yang dibuat pemerintah berupa dukungan kelayakan atas biaya konstruksi bagi proyek KPBU yang memiliki kelayakan secara ekonomi tetapi belum memenuhi kelayakan secara finansial sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang sepanjang 83 Km dari total panjang ruas 112 Km. Sumber dana skema VGF-Subsidi Silang berasal dari bagian kelayakan finansial suatu proyek KPBU yang memiliki kelayakan secara ekonomi dan kelayakan finansial yang dinilai cukup tinggi oleh pemerintah. Dari hasil analisis kelayakan finansial berdasarkan parameter NPV, BCR, Payback Period, IRR, ROI, dan ROE, diketahui bahwa skema VGF-Subsidi Silang tidak memenuhi kelayakan investasi pada salah satu indikator kelayakan finansial, yaitu IRR menurut Permen PU 06/2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol yang menyatakan bahwa suatu proyek dinyatakan layak apabila nilai kelayakan finansial proyek paling kurang sebesar 4% (empat persen) diatas rata-rata suku bunga pinjaman bank pemerintah. Sedangkan dari sisi BUJT pemberi subsidi, mereka memiliki parameter lain yang dijadikan dasar perhitungan kelayakan proyek sehingga proyek dinilai tetap layak diusahakan walaupun tidak memenuhi aturan dalam Permen PU 06/2010 tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan secara khusus dan terperinci yang mengatur tentang pelaksanaan skema VGF-Subsidi Silang.