Perpustakaan Digital ITB

Tanah merupakan aset Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB-Batam) yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Tanah merupakan katalisator kegiatan perekonomian, yang meliputi perdagangan, maritim, industri, transportasi, perbankan, pariwisata, dan kegiatan lainnya. Sifat tanah yang tidak bertambah luas menambah tantangan dalam pengelolaannya agar dapat memberikan dampak yang optimal untuk Batam. Meski potensi penanaman modal asing cukup (PMA) tinggi, Batam belum dapat mengeksploitasi potensi tersebut secara optimal yang disebabkan keterbatasan lahan. Dengan target investasi ke depan, pembangunan di KPBPB-Batam akan meningkatkan kebutuhan lahan sehingga lahan harus digunakan secara bijak agar dapat memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi Batam. Manajemen pertanahan sangat penting bagi BP Batam dalam pengelolaan dan mengoptimalisasi semua lahan yang dikelola. Optimalisasi pengelolaan lahan dapat membantu BP Batam dalam upaya meningkatkan nilai tambah KPBPB-Batam. Unit yang bertanggung jawab mengelola asset lahan KPBPB-Batam adalah Direktorat Pengelolaan Lahan. Direktorat Pengelolaan Lahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan pelaksanaan pengadaan dan pengalokasian lahan; b. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan penggunaan lahan; c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan dan informasi lahan; dan d. Penyiapan pelaksanaan hak atas lahan. Dalam mengelola lahan, Direktorat Pengelolaan Lahan menghadapi tantangan cukup berat, berupa dinamika proses layanan yang disebabkan dinamika peraturan eksternal dan internal, pergantian pejabat dan staf, yang kesemuanya membutuhkan proses pembelajaran. Dari dinamika di atas, proses layanan dapat terkendala, dan berpotensi menimbukan ketidak efisienan yang pada akhirnya memengaruhi target investasi dan PNBP, sehingga berdampak pada Key Performance Index (KPI) unit. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, terutama terkait kualitas pelayanan, melalui pendekatan Knowledge Management. Kuesioner penilaian Manajemen Pengetahuan APO digunakan sebagai alat untuk menentukan apakah Manajemen Pengetahuan sudah dipraktikkan dan sejauh mana penerapannya, menentukan apakah organisasi memiliki kondisi yang tepat untuk membangun dan mempertahankan proses Manajemen Pengetahuan yang sistematis, serta mengidentifikasi kekuatan dan peluang organisasi untuk peningkatan pengelolaan pengetahuan. Penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi empiris dari tokoh kunci di Direktorat Pengelolaan Lahan. Berdasarkan hasil wawancara dan assesment, Direktorat Pengelolaan Lahan telah mengimplementasikan konsep Manajemen Pengetahuan di unit kerjanya masing-masing. Penulis menemukan bahwa praktik Manajemen Pengetahuan di Direktorat Pengelolaan Lahan dilakukan secara spontan dan tidak sistematis. Dari 7 kategori APO KM Assessment, kategori SDM mencatat skor terendah, yang artinya manajemen pengetahuan belum menjadi bagian dari strategi organisasi yang disebabkan organisasi belum memfasilitasi peningkatan kapabilitas manajemen pengetahuan karyawan sehingga manajemen pengetahuan hanya digunakan sebagai alat untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan tetapi tidak menjadi keunggulan kompetitif. Solusi bisnis kemudian ditentukan berdasarkan analisis data. Penulis menyarankan Direktorat Lahan untuk fokus memberikan perhatian pada area yang mendapat skor rendah dibarengi dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan area yang dengan skor yang sudah baik.