Perpustakaan Digital ITB

Abstrak : Rumah sakit merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pelayanan kedokteran. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai public goods harus sesuai dengan kebutuhan setiap orang, bukan sesuai dengan kemampuan membayarnya. Namun adanya kesulitan keuangan pemerintah yang membuat kemampuan membiayai pelayanan publik makin rendah, sehingga di subsektor rumah sakit dilepas ke arah sistem pelayanan berbasis prinsip private goods yaitu diserahkan pada mekanisme pasar dan dibiayai oleh swasta. Bila harga pelayanan kesehatan dilepaskan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan di bawah harga pasar sehingga menimbulkan inequity. Sebagai public goods, rumah sakit swasta harus tetap mengemban fungsi sosial untuk mencapai pemerataan masyarakat golongan kurang dan atau tidak mampu. Salah satu fimgsi sosial tersebut berupa pengaturan tarif yang dilakukan melalui kebijakan subsidi silang namun dalam pelaksanaannya, nunah sakit cenderung mengalami defi sit anggaran. Oleh karena itu perumusan masalah penelitian ini adalah analisa kebijakan penetapan tarif kelas rawat inap numah sakit swasat. Tujuan penelitian meninjau faktor yang mempengaruhi penetapan tarif, meninjau ulang kebijakan subsidi silang, dan menganalisa alternatif kebijakan yang dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif. Pembahasan dalam penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang studi Manajemen Rumah Salcit clan Analisa Kebijakan Publik Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dikelompokkan dalam studi eksplorasi, sedangkan berdasarkan horison waktunya, penelitian dikelompokkan dalam studi cross sectional. Objek penelitian adalah rumah sakit swasta di Bandung, yaitu RS Immanuel, RS Santo Yusuf, dan RS Kebonjati, dengan subjek penelitian adalah pasien rawat imp kelas VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III. Penelitian mengenai penetapan tarif difokuskan pada fakor Willingness to Pay (WTP) tarif rawat inap,dan elastisitas harga dari permintaan kelas rawat imp Pada penelitian ini, analisis Kebijakan dilakukan berdasarkan Metoda Starling (1988), terdiri dari 4 elemen proses pembuatan kebijakan yaitu: Problem identification, Policy formulation, Adoption, dan Program Operations.