Perpustakaan Digital ITB

Pelaksanaan desentralisasi telah berlangsung selama satu setengah dekade di Indonesia. Penyelenggaraan desentralisasi ini sendiri merupakan suatu bentuk perbaikan penyediaan pelayanan dasar publik yang cenderung menurun jika diselenggaran secara terpusat. Perkembangan wilayah berbasis pada kapasitas daerah saat ini penting untuk dilaksanakan karena pada era desentralisasi, kapasitas daerah memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan wilayah. Selain itu, pendelegasikan tanggung jawab terpusat ke tingkat daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi baik secara teknis dan allocative. Desentralisasi juga diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Millenium Development Goals oleh pemerintah daerah melalui penyediaan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik sektor kesehatan di Indonesia. Sektor kesehatan dipilih karena merupakan salah satu target utama dalam MDGs. Terdapat 3 sasaran dalam penelitian ini, yaitu teridentifikasinya kondisi dan pola perkembangan komponen desentralisasi fiskal yang terkait dengan sektor kesehatan di Indonesia; teridentifikasinya kondisi output dan outcome pelayanan kesehatan serta pola perkembangannya di Indonesia; dan teridentifikasinya hubungan keterkaitan antara komponen desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei data sekunder. Data yang dipergunakan meliputi data komponen desentralisasi fiskal dan indikator pelayanan publik sektor kesehatan di 476 kabupaten/kota di Indonesia selama 2010-2013. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis spasial, analisis korelasi R-Pearson dan analisis ekonometrika data panel. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan dana alokasi khusus kesehatan serta belanja kesehatan sebagai komponen desentralisasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan perkembangan output dan outcome pelayanan publik kesehatan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, pengaruh kesenjangan antar kawasan tidak terlalu terlihat dalam perkembangan komponen desentralisasi fiskal kesehatan tersebut. Sedangkan pada indikator kesehatan, terlihat bahwa kesenjangan antar kawasan mempengaruhi pencapaian indikator kesehatan, dimana pada kawasan KBI, Jawa-Bali dan kota cenderung memiliki pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik. Terdapat hubungan yang cenderung sangat lemah-moderat antara DAK kesehatan dengan output fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas, serta hubungan moderat-kuat antara belanja kesehatan dengan rasio puskesmas. Analisis regresi dengan data panel menunjukan bahwa komponen desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap indikator output pelayanan serta outcome kesehatan. Sehingga disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pelayanan publik sektor kesehatan. Namun, dari komponen-komponen desentralisasi fiskal kesehatan, hanya belanja kesehatan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikator pelayanan publik sektor kesehatan. Sedangkan, dukungan dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang diberikan dalam bentuk DAK kesehatan tidak begitu memberikan pengaruh terhadap pelayanan publik sektor kesehatan itu sendiri.