Perpustakaan Digital ITB

Sejak pemberlakuan sistem desentralisasi, pemerintah daerah mulai melibatkan masyarakat dalam perencanaan APBD. Hal tersebut dapat terlihat dari diikutsertakannya masyarakat dalam proses musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Demikian pula dengan pemerintah Kota Bandung yang merencanakan APBD melalui mekanime musrenbang. Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2008, pemerintah Kota Bandung wajib mengakomodir 30% usulan dari musrenbang kecamatan dalam APBD Kota Bandung. Untuk melihat sikap masyarakat terhadap proses perencanaan APBD di Kota Bandung sesuai dengan penerapan pendekatan partisipatif tersebut sampai dengan saat ini dapat dilakukan melalui evaluasi tingkat kepedulian masyarakat terhadap perencanaan APBD di Kota Bandung. Kepedulian yang tinggi terhadap perencanaan APBD akan membentuk partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien. Kajian tingkat kepedulian masyarakat dilakukan dehan tahap: identifikasi mekanisme perencanaan APBD di Kota Bandung, perumusan kriteria, indikator dan tolok ukur, penilaian kepedulian masyarakat terhadap perencanaan APBD dan identifikasi hubungan antara tingkat kepedulian masyarakat dengan karakteristik masyarakat Kota Bandung. Dari analisis dapat diperoleh kesimpulan : (1) Masyarakat Kota Bandung termasuk dalam kategori Kurang Peduli terhadap perencanaan APBD dengan indikator terpenuhi kebutuhan dasar sebagai nilai indikator tertinggi dan indikator pemanfaatan teknologi yang efektif sebagai nilai indikator terendah; (2) Kecamatan Cibeunying Kaler merupakan kecamatan dengan nilai kepedulian tertinggi sehingga masuk dalam kategori Cukup Peduli, Kecamatan Cibiru merupakan kecamatan dengan nilai kepedulian terendah sehingga masuk dalam kategori Sangat Kurang Peduli sedangkan 28 kecamatan lainnya masuk dalam kategori Kurang Peduli.; (3) Terdapat hubungan antara kepedulian masyarakat terhadap perencanaan APBD dengan karakteristik masyarakat Kota Bandung yaitu pekerjaan PNS, pendidikan diatas sarjana muda, jenis kelamin laki-laki dan usia tua merupakan karakteristik masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perencanaan APBD cukup tinggi. Sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan APBD di Kota Bandung, pemerintah dapat memperhatikan indikator-indikator yang memiliki nilai rendah di setiap kecamatan. Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan APBD untuk kemajuan daerahnya, publikasi melalui press conference, seminar maupun situs internet mengenai informasi yang komprehensif mengenai perencanaan APBD, pengkomunikasian kebijakan melalui pembuatan dan penayangan iklan layanan serta terdapatnya pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terpilih yang dapat mengarahkan masyarakat lainnya untuk lebih peduli dan terlibat dalam perencanaan APBD di lingkungannya.