Perpustakaan Digital ITB

Kota Cirebon sebagai pusat metropolitan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa cenderung mengalami peningkatan kebutuhan perumahan akibat dari adanya urbanisasi yang meningkatkan jumlah penduduknya secara signifikan yang identik dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akibatnya keterbatasan lahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pada kawasan perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh hingga liar. Sehingga diperlukan adanya pendekatan baik secara spasial dan substansional dengan melakukan identifikasi keterkaitan variabel spasial terhadap perkembangan permukiman kumuh agar tidak semakin meluas. Melalui penelitian ini, upaya tersebut akan dicapai dengan mengidentifikasi pola, variabel, korelasi serta prioritas dan arahan kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan data-data yang menjadi acuan dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.421-DPRKP/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon. Sementara itu, data primer yang didapatkan melalui kegiatan observasi akan mengkonfirmasi kondisi eksisting yang terdapat pada ruang lingkup studi penelitian. Dalam mengidentifikasi sebaran permukiman kumuh digunakan tools spatial autocorrelation (Moran Index) dengan bantuan software ArcGIS 10.7 yang di-overlay dengan peta administrasi Kota Cirebon. Untuk memperkuat hasil analisis tersebut kemudian dilakukan analisis spatial mean center dan analisis standard deviational ellips guna memproyeksi pergerakan tumbuhnya permukiman kumuh terhadap orientasi wilayahnya. Adapun variabel-variabel yang memiliki pengaruh munculnya permukiman kumuh ditentukan dengan menggunakan analisis statistik berbasis metode step wise regression melalui tools explanatory regression yang dimodelkan terhadap setiap kelurahan di Kota Cirebon baik secara global melalui tools ordinary least square (OLS) maupun secara lokal melalui geographically weighted regression (GWR). Sementara itu, penentuan prioritas dan pola penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan analisis skoring yang dikaitkan secara deskriptif terhadap kondisi kepadatan penduduk dan status penggunaan lahan berdasarkan pengkategorian pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan sebaran permukiman kumuh di Kota Cirebon cenderung memiliki pola mengelompok (clustered) dan diduga memiliki arah tumbuh pergerakan dari barat daya ke timur laut atau sebaliknya dengan melewati kawasan perkotaan. Adapun kawasan-kawasan tersebut memiliki tipologi pada kawasan pesisir, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, sempadan jalan, dan kawasan pusat perkotaan. Variabel yang memiliki pengaruh terhadap munculnya permukiman kumuh baru diantaranya yaitu kepadatan penduduk dan rataan jarak terhadap rel kereta yang memiliki koefisien positif serta rataan jarak terhadap kawasan pesisir yang memiliki koefisien negatif. Dalam upaya mengurangi kawasan permukiman kumuh hingga liar di Kota Cirebon dilakukan upaya pola penanganan peremajaan pada prioritas tinggi – sedang dan pola penanganan pemugaran pada prioritas rendah – sangat rendah yang dibersamai dengan pola penanganan permukiman kembali apabila terdapat kawasannya yang berada pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.