Perpustakaan Digital ITB

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Bekasi terus meningkat seiring pesatnya pembangunan industri, permukiman, dan infrastruktur. Perubahan ini berdampak langsung pada petani yang kehilangan aset utama berupa lahan, sehingga mengubah struktur sosial-ekonomi serta memengaruhi keberlanjutan penghidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan luas lahan pertanian akibat alih fungsi, menganalisis dampaknya terhadap penghidupan petani, serta menilai keberlanjutan penghidupan dengan menggunakan Sustainable Livelihood Approach (SLA). Metode penelitian menggunakan mixed method dengan desain convergent parallel. Analisis dilakukan dengan pendekatan lima modal penghidupan (manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial) yang dipadukan dengan kerangka Scoones (1998) dan Ellis (2000) untuk memahami dinamika akses, kerentanan, dan strategi adaptasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa seluruh modal penghidupan mengalami penurunan pasca alih fungsi lahan, dengan modal alam sebagai yang paling terdampak di kedua desa dengan aspek yang berbeda. Kondisi ini memperkuat kerangka SLA bahwa keberlanjutan ditentukan oleh interaksi antar modal, dan akses yang terbatas terutama bagi petani penggarap semakin memperlemah posisi mereka. Strategi diversifikasi yang ditempuh petani di kedua desa cenderung bergerak ke sektor informal yang berproduktivitas rendah dan tidak stabil. Pola ini lebih mencerminkan coping strategy jangka pendek dibandingkan adaptive strategy jangka panjang. Di Desa Sukawangi, petani masih menjadikan sawah sebagai mata pencaharian utama, sehingga diversifikasi hanya menjadi pelengkap. Sementara itu, di Desa Mekarwangi, maraknya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri mendorong petani untuk semakin bergantung pada pekerjaan di sektor informal, meskipun sektor tersebut tidak sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan penghidupan mereka. Temuan ini sejalan dengan konsep livelihood diversification Ellis serta kritik Scoones bahwa strategi penghidupan masyarakat miskin kerap terhambat oleh struktur kekuasaan, kebijakan, dan akses yang timpang, sehingga belum mampu menjamin keberlanjutan penghidupannya.