Perpustakaan Digital ITB

Konflik pertanahan di Indonesia berasal dari kurangnya kualitas pendaftaran tanah dan pengelolaan tanah, sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran dan informasi yang ambigu. Kebijakan Satu Peta dapat membantu menjembatani perbedaan antara data peta yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga terkait, yang menjadi masalah utama dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan konflik terkait penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana kerangka Kebijakan Satu Peta dalam sistem pendaftaran tanah berkontribusi pada penyediaan data berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam perencanaan pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara semi terstruktur digunakan dalam pengumpulan data primer, sementara tinjauan pustaka, dokumen dan laporan pemerintah sebagai data sekunder. Berdasarkan kerangka kerja dari Steudler et al. (2004), penelitian ini menganalisis komponen di lapisan pemerintahan untuk mendapatkan informasi, situasi, dan kondisi terkait pemanfaatan dan implementasi Kebijakan Satu Peta pada Kabupaten Fakfak. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun banyak stakeholders yang menerima secara positif konsep Kebijakan Satu Peta, implementasinya masih jauh dari ekspektasi awal. Kesenjangan ditemukan pada infrastruktur data spasial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masalah lain seperti tingkat familiaritas, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Peta masih jauh dari ideal di Kabupaten Fakfak. Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Fakfak masih dalam proses dan membutuhkan dukungan terutama dari sisi implementasi dari pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasannya.