Perpustakaan Digital ITB

Terdapat 9 pelabuhan feeder yang secara hierarki berada di bawah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak, dua diantaranya adalah Pelabuhan Dwikora yang melayani kargo petikemas, general cargo dan bag cargo, serta kargo kapal Ro-Ro, dan juga Pelabuhan Pangkalan Nipah Kuning yang melayani kapal penumpang. Dengan kenaikan volume petikemas di Kalimantan Barat, maka Pelabuhan Dwikora dipersiapkan menjadi pelabuhan petikemas, sedangkan Pelabuhan Pangkalan Nipah Kuning dipersiapkan menjadi pelabuhan multipurpose untuk melayani general cargo, bag cargo, dan kargo kapal Ro-Ro yang sifatnya limpahan dari Pelabuhan Dwikora. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kelayakan pengembangan Pelabuhan Pangkalan Nipah Kuning dengan melakukan analisis rencana pengembangan berupa layout pelabuhan dan skenario pengembangan, serta perhitungan finansial. Penelitian dilakukan dengan metode analisis cash flow, analisis kelayakan finansial dengan parameter NPV, BCR, IRR, dan Payback Period. Pengembangan Pelabuhan Pangkalan Nipah Kuning terdiri dari tiga tahap, untuk mengetahui rencana pengembangan yang paling optimal maka pada penelitian ini dibandingkan tiga skenario tahapan pengembangan. Pembangunan jalan akses pelabuhan dihitung dengan dua opsi yang melibatkan Pemerintah Kota Pontianak, yaitu ada atau tidaknya kerjasama dalam pembangunan jalan akses tersebut. Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial, dengan asumsi kenaikan tarif 2% per lima tahun, diketahui skenario yang paling layak dikembangkan adalah Skenario 2 Opsi (a) yaitu pengembangan pelabuhan dan pengeluaran biaya kapital hanya pada Tahap I secara multiyears dan pembangunan jalan akses pelabuhan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Dilakukan pula analisis sensitivitas dengan varian nilai yang diubah adalah asumsi kenaikan tarif, yaitu 2% per lima tahun, 5% per lima tahun, 8% per lima tahun, dan 10% per lima tahun. Berdasarkan analisis sensitivitas diketahui bahwa secara umum pengembangan yang paling layak adalah Skenario 2 Opsi (a) dengan biaya kapital paling rendah dan IRR lebih dari 12% meskipun asumsi kenaikan tarif 2% per lima tahun.