Aktivitas antropogenik di wilayah Jabodetabek berkontribusi signifikan pada pencemaran udara. Diperlukan upaya pengelolaan kualitas udara melalui kebijakan pengendalian pencemaran udara yang dapat mengurangi beban pencemar yang diemisikan dari aktivitas terkait. Inventarisasi emisi di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa sektor industri merupakan kontributor utama terhadap emisi PM10, PM2.5, SO?, dan CO2, sedangkan sektor transportasi mendominasi emisi NOX, VOC, dan CO. Hasil distribusi spasial beban emisi menunjukkan DKI Jakarta memberikan kontribusi terbesar terhadap total beban emisi, sementara beban emisi tertinggi per grid ditemukan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang akibat keberadaan pembangkit listrik batu bara. Pemodelan dispersi menggunakan WRF-Chem pada variasi musim hujan dan kemarau menunjukkan pelampauan nilai standar baku mutu udara ambien pada konsentrasi maksimum yang dihasilkan untuk pencemar utama. Proyeksi hingga tahun 2030 menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan energi berpotensi meningkatkan beban emisi apabila tidak diikuti penerapan kebijakan pengendalian yang memadai. Evaluasi alternatif pengendalian pada sektor industri dan pembangkit menunjukkan bahwa penerapan alat pengendali pencemaran udara lebih efektif dalam menurunkan emisi PM10, PM2.5, dan NOX dengan efisiensi pengendalian masing-masing 37%, 26%, dan 14%, sementara konversi bahan bakar batu bara ke gas lebih efektif dalam menurunkan emisi SO? dengan efisiensi pengendalian sebesar 45%. Untuk sektor transportasi, penerapan mesin EUROIV lebih efektif dalam menurunkan beban emisi PM10, PM2.5, SO2 dan NOX dengan efisiensi masing-masing 40%, 40%, 30% dan 73%. Sedangkan, beban emisi CO lebih efektif diturunkan dengan penerapan elektrifikasi sepeda motor dengan efisiensi 37%. Dengan mempertimbangkan efektivitas biaya, kebijakan konversi batu bara ke gas dan standar mesin EURO IV menjadi kebijakan paling optimum untuk masing-masing sektor industri, pembangkit, dan transportasi.
Perpustakaan Digital ITB