Perpustakaan Digital ITB

Pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang dipicu oleh urbanisasi meningkatkan kebutuhan terhadap lahan hunian dan penyediaan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut mendorong muncul serta berkembangnya permukiman informal yang tidak sepenuhnya terlayani oleh sistem perencanaan formal. Salah satu pelayanan dasar yang penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah pendidikan, karena pendidikan berperan dalam membuka peluang mobilitas sosial, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan mengurangi kerentanan kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akses pendidikan berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan 11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pada tingkat nasional, penyediaan sarana pendidikan berkaitan dengan standar pelayanan dan kelayakan sarana prasarana, melalui SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan serta Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, namun pemenuhan akses pendidikan pada permukiman informal masih menghadapi berbagai kendala yang berhubungan dengan keberadaan fasilitas, jarak, kualitas jalur, keamanan perjalanan, dukungan sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga. Kampung Pelangi 200 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung merupakan salah satu permukiman informal perkotaan yang berada pada kawasan berkontur, padat, dan memiliki keterbatasan sarana pendidikan formal di dalam kawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara ketersediaan, distribusi, dan kualitas sarana pendidikan terhadap akses pelayanan dasar masyarakat Kampung Pelangi 200. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, penyebaran kuesioner kepada 108 responden, wawancara dengan pengurus wilayah, komunitas, karang taruna, dan pengajar pengajian, serta pengumpulan data sekunder berupa data kependudukan, data sarana pendidikan, data spasial, dan DEMNAS. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif, analisis buffer untuk melihat jangkauan pelayanan sarana pendidikan, analisis topografi iilahan berdasarkan klasifikasi lereng Van Zuidam, serta analisis tipologi untuk menilai kualitas sarana dan tingkat akses fisik, akses sosial, dan akses ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal yang digunakan pelajar Kampung Pelangi 200 berada di luar kawasan, namun secara radius pelayanan masih dapat menjangkau wilayah kampung. Meskipun demikian, keterjangkauan berdasarkan radius belum sepenuhnya mencerminkan kemudahan akses aktual karena jalur menuju sarana pendidikan masih dipengaruhi oleh gang sempit, tangga, tanjakan, kontur terjal, dan kondisi jalan yang licin saat hujan. Sarana pendidikan nonformal tersedia melalui aktivitas komunitas, namun pelaksanaannya belum rutin dan partisipasi pelajar belum merata. Sementara itu, sarana pendidikan informal seperti masjid dan pengajian memiliki keterjangkauan paling baik karena berada di dalam atau dekat kawasan, berbiaya rendah, dan terhubung dengan kehidupan masyarakat. Hambatan terbesar dalam akses pendidikan adalah hambatan fisik, diikuti hambatan ekonomi, serta hambatan kombinasi fisik dan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana pendidikan saja belum cukup untuk menjamin akses yang setara apabila tidak didukung oleh jalur yang aman, dukungan sosial yang kuat, dan keterjangkauan biaya bagi keluarga rentan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota melalui pendekatan evaluatif yang menggabungkan dimensi spasial, sosial, dan ekonomi dalam membaca akses pendidikan pada permukiman informal.