digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800








DAFTAR PUSTAKANATASYA ADELIA BERAMPU
EMBARGO  2029-08-10 

LAMPIRAN NATASYA ADELIA BERAMPU
EMBARGO  2029-08-10 

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendorong pembangunan pariwisata berbasis masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Meskipun telah didukung berbagai kebijakan, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar organisasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan pengembangan desa wisata di Kabupaten Bandung serta menganalisis peran kelembagaan dan implementasinya pada tingkat desa melalui studi kasus Desa Wisata Edukasi Cibiru Wetan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara semi terstruktur, dan observasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Interorganizational Coordination (IOC), Stakeholder Analysis, dan Community Based Tourism (CBT) yang disintesis untuk memahami tata kelola implementasi kebijakan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan desa wisata di Kabupaten Bandung telah memiliki landasan yang kuat dan mengintegrasikan prinsip Community Based Tourism. Implementasi kebijakan melibatkan tata kelola multilevel dan multisektor dengan Disparekraf Kabupaten Bandung sebagai leading sector, sedangkan Pemerintah Desa Cibiru Wetan dan DEWITAN menjadi aktor utama implementasi di tingkat lokal. Penelitian juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara besarnya fungsi implementasi dan kapasitas kelembagaan aktor lokal, sehingga efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi vertikal dan horizontal, kolaborasi antar stakeholder, serta partisipasi masyarakat.Penelitian ini menghasilkan Model Collaborative Community-Based Tourism Governance yang mengintegrasikan IOC, Stakeholder Analysis, dan CBT sebagai model tata kelola implementasi kebijakan desa wisata. Model tersebut menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan lokal, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat sebagai dasar pengembangan desa wisata yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.