digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Abstrak
PUBLIC Open In Flipbook Nugi Nugraha

Kota Jakarta Barat memiliki aktivitas industri dan transportasi yang signifikan sehingga berpotensi meningkatkan emisi PM2,5 dan risiko kesehatan masyarakat. Kompleksitas komposisi PM2,5 serta pengaruh faktor meteorologi menyebabkan identifikasi sumber pencemar secara langsung menjadi sulit dilakukan, sehingga diperlukan pendekatan model reseptor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kontribusi dari sumber emisi PM2,5 di Kota Jakarta Barat menggunakan model Dispersion Normalized Positive Matrix Factorization (DN-PMF), serta menganalis arah dominan asal pencemar melalui pendekatan Conditional Probability Function (CPF). Pengambilan sampel PM2,5 dilakukan di Kantor Walikota Jakarta Barat setiap tiga hari selama 24 jam dengan menggunakan SuperSASS pada rentang 21 Februari – 15 Desember 2025. Analisis laboratorium meliputi metode gravimetri untuk menentukan konsentrasi PM2,5 serta analisis komposisi kimia yang mencakup organic carbon, elemental carbon, black carbon, trace elements, dan ion. Data komposisi kimia dimasukkan ke dalam model DN-PMF untuk memperoleh profil dan kontribusi masing-masing sumber emisi. Selanjutnya, analisis CPF juga dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi potensial dari sumber emisi yang telah teridentifikasi sebelumnya. Hasil integrasi DN-PMF dan CPF digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi kebijakan pengendalian pencemaran PM2,5 di Kota Jakarta Barat. Analisis DN-PMF mengidentifikasi 9 sumber emisi PM2,5 yang mencakup kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel, aerosol anorganik sekunder, konstruksi, aerosol laut, industri logam, peleburan timbal, pembakaran sampah, dan pembakaran batu bara. Berdasarkan analisis CPF, diketahui bahwa sumber emisi PM2,5 terindikasi berasal dari kombinasi sumber lokal di Jakarta Barat dan pengaruh transport regional dari wilayah sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, strategi pengendalian emisi PM2,5 diarahkan pada penguatan implementasi kebijakan eksisting dengan memprioritaskan sektor transportasi, pengurangan emisi gas prekursor, peningkatan pengawasan emisi industri dan pembakaran sampah, serta koordinasi lintas wilayah di Jabodetabek.