Perpustakaan Digital ITB

Studi ini menelaah tantangan yang dihadapi Minyeuk Pret, merek parfum halal asal Aceh sekaligus Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia, dalam ekspansi ke Malaysia setelah masuk secara informal. Walau terdapat kesesuaian budaya dan agama, merek ini menghadapi rendahnya visibilitas, penetrasi pasar terbatas, dan kapasitas organisasi lemah. Kondisi ini mencerminkan ketiadaan strategi ekspansi yang terstruktur dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan menyusun peta jalan pertumbuhan berkelanjutan melalui penanganan kelemahan internal, pemanfaatan peluang eksternal, dan penyesuaian dengan dinamika pasar. Penelitian menggunakan desain studi kasus tunggal kualitatif dengan data primer dan sekunder. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di Indonesia serta Malaysia memberikan wawasan penting. Analisis memadukan PESTEL dan Lima Kekuatan Porter untuk faktor eksternal, serta Resource-Based View (RBV) dan VRIO untuk kapabilitas internal. Hasil kemudian disintesis melalui SWOT, dikembangkan dengan TOWS, dan diprioritaskan menggunakan Matriks Dampak–Kelayakan yang divalidasi pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan Malaysia mendukung usaha halal, khususnya pada sektor perawatan pribadi dan kosmetik. Konsumen menunjukkan permintaan kuat terhadap produk halal dan sesuai budaya. Namun, ancaman meliputi persaingan intens, substitusi produk seperti parfum non-alkohol dan minyak esensial, serta regulasi dan logistik kompleks. Secara internal, Minyeuk Pret unggul pada identitas budaya dan eksklusivitas Patchouli Aceh, namun terkendala rantai pasok rapuh, pemasaran digital lemah, dan minim pengalaman lintas negara. Peta jalan strategis mencakup branding digital, restrukturisasi operasional, penguatan rantai pasok, dan kemitraan institusional dengan rencana aksi dan indikator kinerja. Secara teoretis, studi ini berlandaskan perencanaan bertahap, RBV, serta model internasionalisasi UKM seperti Model Uppsala dan perspektif jaringan. Secara praktis, studi ini memberi wawasan bagi Minyeuk Pret dan UKM halal Indonesia lain, sekaligus implikasi kebijakan bagi lembaga pemerintah dan institusi pendukung dalam memfasilitasi internasionalisasi UKM sesuai agenda integrasi ekonomi regional