digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Infrastruktur publik dalam konteks perkotaan dapat menyebabkan desain dipahami sebagai simbol politik. Penelitian ini menelaah respon netizen X terhadap desain Perpustakaan Jakarta dalam menggeser makna desain ke arah pencitraan politik. 2.404 tweets yang dipublikasikan antara Juli 2022 hingga Februari 2024 dikumpulkan menggunakan Twitter API dan diproses menggunakan Python. Analisis jarinan dilakukan menggunakan Gephi unuk memetakan pola interaksi dan mengidentifikasi akun-akun sentral. Analisis sentimen dilakukan dengan mengombinasikan TextBlob dan klasifikator Naive Bayes, dengan hasil yang divalidasi melalui triangulasi oleh tiga peneliti. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan Atlas.ti untuk mengidentifikasi arah diskusi. Proses ini membantuk topik-topik terkait dengan aspek desain, fungsionalitas, keterlibatan politik, dan kritik proses pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi netizen terhadap Perpustakaan Jakarta lebih banyak dibentuk oleh representasi visual dibanding aspek fungsionalitas. Aspek desain sering beririsan dengan kritik terhadap figur politik. Interaksi netizen juga menunjukkan tingkat polarisasi yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh keberadaan echo chamber dan respons emosional, terutama dalam percakapan yang dipicu oleh aktor politik. Unsur-unsur budaya lokal jarang muncul dalam diskursus digital, sehingga menunjukkan terbatasnya pengakuan publik terhadap intensi kultural desain. Penelitian ini menemukan bahwa desain Perpustakaan Jakarta mengalami politisasi tidak hanya melalui promosi top-down, tetapi juga melalui interaksi bottom-up yang menjadikan ruang ini sebagai simbol politik yang diperdebatkan. Dinamika ini menunjukkan terjadinya pergeseran spatial affordance menjadi political affordance melalui proses interpretasi yang dimediasi secara digital. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan desain partisipatif dan komunikasi yang transparan untuk mencegah terjadinya symbolic drift serta memastikan bahwa fasilitas publik benar-benar melayani kebutuhan masyarakat, bukan semata sebagai sarana pencitraan politik.