Perpustakaan Digital ITB

Rencana pembangunan megaproyek Giant Sea Wall (GSW) di pesisir Jakarta Utara bertujuan mengendalikan banjir rob dan penurunan muka tanah. Namun, proyek ini menimbulkan ketidakpastian terhadap ruang hidup, akses laut, dan keberlanjutan penghidupan komunitas nelayan skala kecil di Muara Angke. Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi pengembangan adaptasi transformatif komunitas nelayan Muara Angke terhadap rencana pembangunan GSW dengan perspektif ekologi politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan rekonstruksi historis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, ditambah dokumen kebijakan, arsip media, dan profil kelurahan. Analisis dilakukan secara bertahap: analisis isi dengan kerangka ekologi politik untuk mengidentifikasi dampak proyek dan adaptation services, serta analisis tematik berbasis kerangka Values Rules Knowledge (VRK) dan adaptation pathways untuk mendiagnosis konteks keputusan komunitas. Dari perspektif ekologi politik, proyek GSW dan reklamasi yang telah berjalan memproduksi kerentanan baru melalui dampak material dan ekologis: penurunan hasil tangkapan yang drastis, kerusakan habitat lamun, pendangkalan alur pelayaran yang membahayakan kapal, serta intensifikasi banjir rob yang mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Konstelasi aktor menunjukkan poros kuasa vertikal terpusat di tingkat nasional, jejaring negara korporasi melalui skema pendanaan multilateral dan kemitraan publik swasta, hierarki pengetahuan yang mendelegitimasi pengetahuan ekologis lokal, serta keberadaan jejaring perlawanan dari JRMK, RT/RW, dan LSM. Empat mekanisme eksklusi bekerja simultan, yaitu eksklusi melalui regulasi (kategorisasi nelayan legal ilegal), eksklusi melalui pasar (kenaikan biaya operasional), eksklusi melalui legitimasi (narasi solusi tunggal), dan eksklusi melalui paksaan spasial (pelanggaran jarak ideal berdasarkan pengetahuan lokal). Dampak terhadap penghidupan bersifat sistemik dan berlapis, dengan tingkat pendidikan nelayan tradisional yang rendah sehingga menyulitkan peralihan profesi. Identifikasi adaptation services menemukan tiga sumber yang masih tersedia namun belum dioptimalkan, yaitu kapasitas adaptif ekosistem (gotong royong sebagai modal sosial dan kemampuan mangrove bertransformasi secara otonom), layanan laten (pemanfaatan limbah cangkang kerang untuk bahan bangunan, fungsi ekologis mangrove, serta potensi koperasi nelayan terintegrasi), dan layanan baru (ekowisata mangrove yang diaspirasikan masyarakat). Sementara itu, analisis VRK menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui dampak GSW, tidak menginginkan konsekuensi proyek, dan tidak diizinkan mencapai hasil yang diinginkan karena partisipasi bersifat prosedural serta status Proyek Strategis Nasional menciptakan kebijakan yang mengunci (lock-in). Jalur adaptasi eksisting bersifat reaktif dan berbasis strategi bertahan (coping), bukan transformatif. Namun, ditemukan opsi tanpa penyesalan (no-regrets options) yang sudah diakui masyarakat: penguatan koperasi, rehabilitasi mangrove untuk ekowisata, pemanfaatan limbah kerang, serta adopsi rumah panggung yang telah terbukti berhasil. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga pilar teoritis (ekologi politik, adaptation services, dan kerangka VRK dalam adaptation pathways) yang sebelumnya belum pernah diterapkan secara simultan untuk menganalisis megaproyek pesisir di Asia Tenggara. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekologi politik pesisir dan studi adaptasi transformatif, dengan menyediakan bukti empiris bahwa perencanaan infrastruktur keras cenderung maladaptif jika mengabaikan relasi kuasa, mekanisme eksklusi, serta konteks keputusan nilai, aturan, dan pengetahuan komunitas marginal. Rekomendasi jalur integratif resistensi produktif berbasis ekosistem dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam merancang adaptasi yang lebih berkeadilan.