Perpustakaan Digital ITB

Kelembagaan dalam pengelolaan Danau Toba menjadi salah satu isu dalam penerimaan kartu kuning dari UNESCO Global Geopark. Pemenuhan kriteria dengan jangka waktu dua tahun membutuhkan koordinasi antar organisasi yang signifikan untuk melakukan perbaikan. Studi ini menganalisa koordinasi antar organisasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Geopark Kaldera Toba berdasarkan isu penentuan prioritas, perencanaan, pendanaan, dan implementasi. Studi ini menggunakan metode pendekatan campuran melalui analisis Interorganization Coordination berdasarkan teori Alexander (2005) serta visualisasi jejaring dengan Social Network Analysis (SNA). Hasil studi menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan geosite yang masih overlapping antar BPTCUGGp dan ketujuh Kabupaten. Kebergantungan BPTCUGGGp pada pendanaan dan dukungan dari 7 pemerintah Kabupaten menyebabkan minimnya implementasi yang signifikan dalam pengelolaan geosite ditunjukkan dengan input dan output yang masih belum sejalan. Jejaring antar organisasi ditinjau dari ukuran, struktur, kompleksitas, hak otonomi daerah, dan misi tiap organisasi menunjukkan BPODT dan BPTCUGGp berada pada posisi yang lebih tinggi daripada Dinas Pariwisata pada tujuh Kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Social Network Analysis (SNA) menunjukkan bahwa BPODT memiliki pengaruh dan posisi yang paling strategis untuk penyebaran informasi. Koordinasi yang lebih terarah melalui optimalisasi potensi strategis antar organisasi perlu dilakukan sehingga pengelolaan Danau Toba dapat berkelanjutan.