Perpustakaan Digital ITB

Berbagai kota besar di dunia saat ini beralih menyediakan transportasi umum sebagai bentuk solusi dalam menangani masalah mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta mengatasi isu polusi lingkungan. Kota Bandung sebagai salah satu metropolis di Indonesia, menawarkan berbagai alternatif angkutan umum bagi penduduknya, yaitu Angkot, Trans Metro Bandung (TMB), dan Trans Metro Pasundan (TMP). Jumlah kendaraan bermotor pribadi di Kota Bandung mencapai 2 juta saat ini, hampir setara dengan jumlah penduduknya. Ini menunjukkan bahwa angkutan umum masih bukan pilihan utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan. Sistem integrasi hadir sebagai solusi dalam meminimalkan permasalahan angkutan umum seperti perpindahan antar moda yang dianggap mengambil waktu dan mengakibatkan biaya perjalanan menjadi lebih besar. Untuk mendorong peningkatan pengguna angkutan umum di Kota Bandung, maka dalam penelitian ini secara spesifik akan mengkaji skema integrasi tarif angkutan umum di Kota Bandung. Diharapkan dengan diberlakukannya integrasi tarif, terjadi peningkatan jumlah pengguna angkutan umum seiring dengan penurunan biaya tarif yang harus ditanggung oleh penumpang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji skema tarif integrasi antar moda angkutan umum di Kota Bandung. Kajian ini dilakukan dengan tiga tahap utama, yang pertama adalah analisis biaya operasional kendaraan (BOK), kedua adalah analisis preferensi menggunakan metode contingent valuation untuk meninjau perbandingan antara kemampuan membayar (ATP) dan keinginan membayar (WTP) responden, dan yang ketiga adalah analisis untuk penentuan skema besaran tarif integrasi antar moda angkutan umum. Hasil dari analisis biaya operasional kendaraan menunjukkan bahwa BOK untuk angkot sebesar Rp. 5.837,57/bus-km, TMB sebesar Rp. 7.024,12/bus-km, dan TMP sebesar Rp. 10.313,86/bus-km. Nilai rata-rata ATP responden berada pada nilai Rp. 13.242,44 sedangkan nilai pertemuan antara ATP dan WTP sebesar Rp. 10.000. Dengan pertimbangan antara daya beli masyarakat dan biaya operasional kendaraan, maka didapatkan kema tarif ideal untuk tarif integrasi sebesar Rp. 8.500 yang berlaku selama 90 menit tanpa melihat jarak perjalanan. Tarif ini merupakan tarif yang dibayarkan oleh penumpang, sedangkan untuk memenuhi biaya operasional sistem, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memberikan subsidi yang dibayarkan kepada operator angkutan umum.