Perpustakaan Digital ITB

Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan luas laut lebih dari 3 juta km2. Laut menjadi bagian penting dalam aspek politik, ekonomi, dan Sosial Indonesia sehingga batas dari laut tersebut perlu ditetapkan dengan jelas. Umumnya batas laut tersebut ditentukan dengan melakukan survei lapangan, namun kegiatan ini memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Capstone ini membahas mengenai pembuatan peta batimetri menggunakan metode Remote Sensing Sattelite Derived Bathymetry (SDB) rasio logaritmik Stumpf. Dari kedalaman yang dihasilkan selanjutnya akan dilakukan delineasi garis pantai saat Lowest Astronomical Tide (LAT) agar didapatkan garis pangkal normal sebagai dasar penentuan Batas Laut Negara. Selain itu juga dilakukan pengolahan data citra satelit menggunakan algoritma Normalized Difference Water Index (NDWI) dan data slope dari DEMNAS untuk mendapatkan garis pantai pada saat Highest Astronomical Tide (HAT). Garis pantai pada saat HAT ini selanjutnya dilakukan buffer sejauh 12 Mil Laut untuk mendapatkan Batas Kewenangan Provinsi di Laut. Citra yang digunakan dalam capstone ini adalah citra SPOT6, SPOT7, dan Sentinel 2A. Untuk data training dan validasi dalam metode SDB digunakan titik kedalaman dari peta laut yang dikeluarkan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (PUSHIDROSAL). Dari proses pengolahan tersebut, didapatkan 3 buah produk, yaitu Peta Batimetri, Peta Garis Pangkal, dan Peta Batas Kewenangan Provinsi di Laut. Dari Peta Batimetri, didapatkan kualitas SDB dengan korelasi bervariasi dari 0.605-0.763, RMSE 5.614 m-8.219 m, dan MAE 4.66 m-6.882 m. Dari Peta Batas Kewenangan Provinsi di Laut, dilakukan pengujian terhadap garis pantai HAT dan didapatkan nilai RMSE terhadap garis refrensi sebesar 21.122 m dan MAE sebesar 15.444 m. Dari peta garis pangkal, dilakukan pengujian terhadap Titik Dasar No.046A, dan didapatkan adanya pergeseran garis pangkal sebesar 156 m. Dari hasil uji produk, di ambil kesimpulan bahwa metode SDB dapat digunakan untuk mendapatkan kedalaman dan melakukan monitoring garis pangkal dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan survei lapangan. Metode analisis NDWI juga dapat digunakan untuk mendapatkan garis pantai saat HAT dengan ketelitian yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai dasar penentuan batas kewenangan provinsi di laut. Metode-metode ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan melakukan survei lapangan.