Perpustakaan Digital ITB

Pertumbuhan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan timbulan sampah di suatu wilayah. Tercatat bahwa kawasan perkotaan di seluruh dunia menghasilkan rata-rata 2,01 miliar ton sampah padat setiap tahunnya. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan tempat pembuangan dan pengolahan akhir sampah. Namun, seringkali keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan dan sosial masyarakat. Hal tersebut dikenal dengan istilah Not In My Backyard (NIMBY). Permasalahan tersebut juga terjadi pada TPST Bantargebang. Operasional TPST Bantargebang nyatanya menimbulkan dampak lingkungan dan sosial di masyarakat yang tinggal di sekitar TPST. Dampak tersebut turut dirasakan oleh masyarakat Desa Tamanrahayu yang lokasinya berbatasan langsung dengan TPST Bantargebang. Untuk menangani dampak – dampak tersebut, diperlukan tindakan penanganan yang sesuai dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai penialian dampak sosial dan lingkungan akibat operasional TPST Bantargebang bagi masyarakat Desa Tamanrahayu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitataif dan analisis matriks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat operasional TPST Bantargebang. Dampak positif yang dirasakan berupa peluang penciptaan lapangan kerja. Sedangkan, dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Tamanrahayu berupa penurunan kualitas air, udara, tanah, dan nilai estetika lingkungan, timbulnya konflik sosial, gangguan kesehatan, gangguan kebisingan, dan gangguan lalu lintas. Penurunan kualitas air, udara, dan gangguan kesehatan merupakan dampak yang signifikan dirasakan oleh masyarakat Desa Tamanrahayu. Sedangkan dampak lainnya memiliki tingkat signifikansi sedang. Dalam menangani dampak tersebut, terdapat beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan baik itu oleh Pemerintah Provinsi DK Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan masyarakat itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DK Jakarta dapat berupa penyediaan fasilitasv air bersih yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa Tamanrahayu, pengendalian air lindi yang dihasilkan oleh sampah di TPST, penataan lokasi tempat tinggal pemulung sekitar lokasi TPST, dan penyediaan buffer zone yang dapat membatasi area TPST Bantargebang dengan permukiman warga. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat berupa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DK Jakarta terkait penanganan kesehatan dan operasional kendaraan pengangkut sampah. Sedangkan, dalam lingkup masyarakat juga dapat dilakukan upaya sederhana untuk meminimalisir paparan dampak seperti penggunaan filter pada kran air sumur guna menyaring kandungan endapan pada air dan penanaman tanaman hias di sekitar rumah guna meningkatkan keindahan lingkungan. Upaya – upaya tersebut harus dilakukan secara konsiten dan menyeluruh guna meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat Desa Tamanrahayu.