Perpustakaan Digital ITB

Overtourism, atau pariwisata berlebihan, telah menjadi isu global yang mendesak, termasuk di Bali. Fenomena ini menimbulkan berbagai tantangan bagi masyarakat dan otoritas lokal, seperti degradasi lingkungan, kemacetan, hingga kenaikan harga barang dan jasa. Badung, sebagai pusat pariwisata di Bali, harus mendapat perhatian lebih dalam konteks overtourism. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat Kabupaten Badung terhadap overtourism, serta mengeksplorasi strategi pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan dampak negatifnya. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 149 responden untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap dampak negatif overtourism. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung merasakan dampak negatif overtourism, terutama pada aspek fisik, yaitu infrastruktur (kemacetan) dan ekonomi (kenaikan harga). Dampak sosial dan kebudayaan juga dirasakan, meskipun tidak menjadi perhatian utama masyarakat. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan 12 pemangku kepentingan untuk memahami strategi dan peran mereka dalam memitigasi dampak overtourism. Hasilnya menunjukkan bahwa pemangku kepentingan telah melakukan berbagai upaya, seperti pengembangan pariwisata berkelanjutan, pengelolaan sampah, dan peningkatan ekonomi lokal. Namun, jika dibandingkan dengan Core Indicators dan Prescribed Action yang direkomendasikan, pemangku kepentingan di Kabupaten Badung masih belum sepenuhnya melaksanakan atau mencapai pedoman tersebut. Selain itu, terdapat kesenjangan antara persepsi masyarakat dan strategi pemangku kepentingan. Masyarakat belum merasakan sepenuhnya strategi yang dilaksanakan pemerintah untuk memitigasi dampak negatif overtourism. Mereka menginginkan komunikasi yang lebih baik, keterlibatan yang lebih aktif, dan transparansi dalam upaya mitigasi overtourism. Tidak hanya dari sisi pemerintah, Kabupaten Badung juga belum memiliki non-governmental organization yang bergerak secara khusus untuk mengatasi dan memitigasi dampak negatif sektor pariwisata. Oleh karena itu,v overtourism di Bali membutuhkan solusi kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (pemerintah maupun NGO) untuk melakukan komunikasi yang terbuka, keterlibatan yang inklusif, dan transparansi dalam pengambilan keputusan guna membangun strategi mitigasi yang efektif dan berkelanjutan. Pada bagian akhir, juga terdapat strategi rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara strategi implementasi yang ada, serta Core Indicators, Prescribed Action, dan persepsi masyarakat terhadap strategi yang dilaksanakan pemangku kepentingan.