digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 1 Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 2 Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 3 Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 4 Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 5 Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 6 Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

PUSTAKA Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

LAMPIRAN Sonia Bunga April Ria
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

Pariwisata merupakan hak bagi setiap individu, termasuk individu penyandang disabilitas. Namun nyatanya, hingga kini, masih terdapat banyak hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat menikmati dan menerima manfaat yang maksimal dari adanya pariwisata. Meski perencanaan pembangunan saat ini sudah mengarah kepada perencanaan pembangunan yang ramah terhadap disabilitas, masih terdapat banyak kendala yang ditemui di lapangan yang menghambat adanya pembangunan ramah disabilitas tersebut. Sebagai negara yang dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan pariwisata pulau untuk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga mancanegara. Namun, potensi tersebut masih terhambat oleh beberapa hal. Pertama, masih kurangnya penelitian terkait kekhususan kawasan pariwisata di pulau kecil yang sebetulnya memiliki berbagai keunikan secara geografis. Permasalahan lainnya adalah, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pedoman khusus yang mengatur tentang pengembangan kawasan pariwisata di pulau kecil yang ramah untuk disabilitas. Ketiadaan pedoman ini mengakibatkan tidak adanya acuan yang dapat digunakan oleh pihakpihak terkait untuk mengembangkan kawasan pariwisata pulau yang ramah untuk penyandang disabilitas sehingga akhirnya pembangunan yang direncanakan untuk menjadi inklusif itu tidak terlaksana. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dilakukan kajian terkait penyusunan rekomendasi pedoman pengembangan kawasan pariwisata di pulau kecil yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kajian ini dilakukan melalui sintesis dari berbagai tinjauan pustaka, baik yang bersumber dari standar nasional maupun internasional. Dari analisis tersebut, didapatkan bahwa pariwisata di pulau kecil memang merupakan sebuah hal kompleks yang membutuhkan banyak pertimbangan terkait pembangunan fasilitas, karena harus mempertimbangkan keamanan apalagi bila dibandingkan dengan pariwisata buatan. Penelitian dilanjutkan dengan menilai salah satu pulau kecil di Indonesia, Pulau Pramuka di Kabupaten Kepulauan Seribu, sebagai salah satu studi kasus kondisi6 pariwisata pulau di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data primer berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan untuk meninjau kondisi eksisting Pulau Pramuka dan menyandingkannya dengan rekomendasi pedoman pengembangan kawasan yang sebelumnya dilakukan. Dari analisis ini ditemukan bahwa Pulau Pramuka masih belum mampu memberikan fasilitas yang cukup bagi para penyandang disabilitas untuk membuat mereka merasa aman dan nyaman dalam berwisata di Pulau Pramuka. Analisis kemudian dilanjutkan dengan menganalisis pandangan, upaya, dan kendala dari berbagai pemangku kepentingan terhadap pengembangan kawasan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Analisis ini dibuat dengan melakukan sintesis hasil wawancara yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan penyandang disabilitas. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pembangunan di Pulau Pramuka masih belum cukup inklusif untuk penyandang disabilitas. Masih banyak terdapat pembangunan dan pengembangan fasilitas yang sebetulnya belum cukup sesuai dengan kebutuhan disabilitas, selain itu banyak pula fasilitas-fasilitas penting yang belum terbangun sehingga masih banyak hal yang belum bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini meningkatkan urgensi bagi para pengembang kebijakan untuk membuat pedoman yang mampu diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Tak hanya itu, perbedaan pemahaman terkait kebutuhan disabilitas antara para pemangku kebijakan dengan penyandang disabilitas juga menghambat adanya pengembangan kawasan yang inklusif. Karena itu, pembangunan yang ada tidak dilakukan secara utuh dan terasa dibangun sebagai formalitas, bukan untuk fungsi sesungguhnya yaitu untuk inklusivitas bagi setiap wisatawan yang datang. Maka dari itu, adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memberikan gambaran kondisi kawasan pariwisata pulau kecil saat ini dan mampu mendorong adanya pengembangan kawasan pariwisata di pulau kecil yang lebih inklusif, terutama untuk penyandang disabilitas.