Distribusi infrastruktur pelayanan kesehatan yang tidak merata menjadi hambatan bagi akses universal. Penelitian ini menganalisis kesenjangan fasilitas perawatan primer di 627 distrik di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pendekatan berbasis data mengidentifikasi kekurangan dan mengusulkan rencana konstruksi strategis berbasis bukti untuk meningkatkan kesetaraan. Permintaan diproyeksikan menggunakan standar nasional 1 klinik per 30.000 penduduk. Meskipun beberapa daerah memenuhi atau melebihi standar, kekurangan yang parah mempengaruhi banyak distrik. Analisis kesenjangan mengukur kekurangan dengan mengurangi jumlah klinik yang ada dari permintaan yang diproyeksikan untuk setiap distrik menggunakan metode ekstrapolasi linear sederhana untuk setiap kota dan kabupaten. Mengukur kesenjangan di tingkat distrik mengungkapkan disparitas yang tidak terlihat dalam ringkasan provinsi. Metodologi analisis kesenjangan memperkuat ketidakadilan yang meluas dengan membandingkan model permintaan yang rinci dengan infrastruktur saat ini. Temuan menunjukkan teknik analisis yang mencakup data sub-regional dapat mengidentifikasi disparitas tersembunyi dan memberikan informasi untuk kebijakan yang ditargetkan.
Teknik ini memberikan pendekatan berbasis data untuk menyusun perencanaan pelayanan kesehatan dan alokasi sumber daya, dengan aplikasi untuk sistem regional secara global. Pada tahun 2020, permintaan rata-rata adalah 2 puskesmas, dengan rentang hingga 15. Sebanyak 363 distrik berada di bawah standar nasional minimum untuk klinik per kapita. Pemetaan memvisualisasikan kluster wilayah yang sangat terdeprivasi. Pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 47 juta jiwa, total permintaan yang dimodelkan adalah 1771 puskesmas dan hingga 1959 pada tahun 2032. Jumlah pelayanan kesehatan saat ini dikumpulkan melalui pencarian web di situs web distrik, yang hanya menemukan 1016 puskesmas yang ada. Hal ini mengungkapkan kekurangan yang signifikan, dengan lebih dari 55% distrik berada di bawah standar. Ketidaksetaraan distribusi terlihat, dengan kerapatan puskesmas bervariasi dari 0 hingga 10 di setiap District. Temuan ini dengan jelas menunjukkan perlunya investasi lebih lanjut dalam infrastruktur perawatan primer. Untuk mencapai akses yang lebih adil, diusulkan rencana konstruksi strategis berjangka waktu beberapa tahun yang menargetkan pengembangan klinik baru di distrik-distrik yang kurang terlayani. Rencana ini membagi distrik ke dalam tingkat prioritas berdasarkan tingkat kekurangan. Konstruksi akan dilaksanakan dalam 3 tahap, dengan memprioritaskan distrik-distrik yang paling terdeprivasi untuk meningkatkan kesetaraan dengan cepat.