Perpustakaan Digital ITB

Lokasi geografis yang strategis di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan resiko bencana alam yang minim menjadi faktor pendukung proyek pemindahan ibu kota baru ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, tujuan awal untuk menuntaskan ketimpangan distribusi penduduk dan pemerataan ekonomi begitu kontradiktif dengan kenyataan bahwa proyek pembangunan tidak memberdayakan tenaga kerja lokal dan hanya 0,9% lahan Ibu Kota Negara “Nusantara” yang bukan termasuk lahan adat sehingga berpotensi menggusur 20.000 penduduk asli, terutama masyarakat adat. Ditambah lagi dengan pengambilalihan lahan mata pencaharian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat. Minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perumusan dan hasil rumusan perencanaan Ibu Kota Negara “Nusantara” berpotensi menyebabkan gentrifikasi secara ruang, alienasi secara sosial, dan disparitas secara ekonomi. Oleh karena itu, disusunlah tugas akhir berjudul “Evaluasi Perencanaan Partisipatif Ibu Kota Negara Terhadap Pelibatan Masyarakat Adat dengan SDGs Based Public Participation Framework” dengan tujuan untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan Ibu Kota Negara “Nusantara”. Data primer diperoleh melalui observasi dan kuesioner yang dibagikan secara langsung pada kegiatan praktik lapangan di Ibu Kota Negara “Nusantara”, yaitu terkait proses perumusan. Sedangkan, data sekunder terkait hasil rumusan diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dokumen perencanaan dan peraturan kebijakan dari Kementerian/Lembaga. Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi partisipasi bottomup justru lebih efektif bagi masyarakat adat, yaitu partisipasi internal yang diinisiasi oleh kepala suku sebagaimana terjadi pada beberapa suku adat di wilayah Ibu Kota Negara “Nusantara” walaupun belum secara keseluruhan. Program partisipatif yang dicanangkan pemerintah masih sebatas partisipasi semu yang hanya melibatkan representatif dari masyarakat adat. Berdasarkan lima belas kriteria SDGs yang ditetapkan sebagai kondisi ideal, hasil evaluasi terhadap delapan puluh responden kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata skoring suku adat dan skoring secara umum adalah 0,65. Skor ini bermakna bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan rencana Ibu Kota Negara “Nusantara” mencapai kategori di atas semi-participated. Sedangkan, hasil evaluasi terhadap hasil rumusan perencanaan menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat adat telah ditindaklanjuti dan seluruh peraturan kebijakan dan dokumen perencanaan Ibu Kota Negara “Nusantara” telah konsisten dengan peraturan eksisting terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Terakhir, sepuluh dari dua belas rumusan telah terdapat program pembangunan untuk pemberdayaan sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat adat serta tiga dari dua belas rumusan telah terdapat alokasi anggaran dengan menjadikan masyarakat adat sebagai target sasaran atau penerima program.